Perkuat Konektivitas Antar Daerah, Gubernur Bersama 16 Walikota/Bupati di Jatim Tandatangani Kesepakatan Bersama Kerjasama Antardaerah

Reporter: Cahya

Surabaya, Rabu (16/11/2016) suaraidonesia-news.com – Pada 16 November 2016, bertepatan dengan pelaksanaan Rapat Koordinasi Wilayah TPID                   se–Jawa Timur, Gubernur Jawa Timur dan 16 Walikota/Bupati di Jawa Timur menandatangani Kesepakatan Bersama Kerjasama Pengembangan Ekonomi, Pengendalian Inflasi, Dan Pengembangan Produk Unggulan Daerah dalam rangka mengawal percepatan implementasi sinergi kerjasama dan konektivitas antardaerah surplus-defisit di Jawa Timur.

Hal ini merupakan wujud nyata implementasi pilar pertama dan kedua strategi utama roadmap pengendalian inflasi TPID Jawa Timur, yaitu Penguatan Kelembagaan dan Penguatan Kelancaran Distribusi dan Konektivitas antar wilayah melalui percepatan implementasi Program Kerjasama Antardaerah dengan optimalisasi peran BUMD dalam memperkuat lembaga buffer daerah.

Sinergi kerjasama antardaerah ini diharapkan dapat semakin memperkuat peran pemerintah dalam mengelola kesinambungan pasokan komoditas pangan strategis di Jawa Timur sehingga dapat mendorong terwujudnya tata niaga pangan yang efisien guna menjaga stabilitas harga baik di level produsen dan konsumen.

Dalam rangka mewujudkan sinergi kerjasama antardaerah ini, Pemerintah pun terus berupaya melakukan perbaikan di berbagai aspek, terutama pada 5 (lima) aspek pilar strategi utama pengendalian inflasi TPID Jawa Timur, yaitu (i) Penguatan Kelembagaan melalui penguatan koordinasi antar TPID se-Jawa Timur, antara lain melalui asistensi oleh Pimpinan TPID Provinsi Jawa Timur kepada TPID Kabupaten/Kota untuk mengidentifikasi permasalahan riil di lapangan dan solusi tepat sasaran dalam memperkuat sinergi dan konektivitas antara daerah surplus-defisit, (ii) Penguatan Produksi, Distribusi dan Konektivitas, melalui penguatan peran BUMD provinsi sebagai koordinator pemasaran hasil pertanian BUMD kab/kota di 38 Kabupaten/Kota di Jawa Timur dalam rangka menjamin ketersediaan pasar bagi produsen dan kesinambungan pasokan di Jawa Timur, (iii) Penguatan Regulasi dan Monitoring melalui penguatan melalui penguatan peran penguatan peran BUMD kabupaten/kota dan provinsi sebagai lembaga buffer daerah dan penguatan data pasokan komoditas strategis di Jawa Timur, (iv) Penguatan Kajian dan informasi melalui sinergi kerjasama penyusunan kajian terkait supply chain agar program kerjasama antardaerah dapat terimplementasi dengan baik, (v) Penguatan Pengendalian Ekspektasi melalui sinergi pengendalian ekspektasi secara massive dan serentak oleh seluruh TPID di Jawa Timur, baik melalui media cetak dan media elektronik.

Lebih lanjut, pada kesempatan tersebut, Gubernur Jawa Timur, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur, dan Kepala Otoritas Jasa Keuangan Regional IV melakukan dialog interaktif dalam rangka membahas penguatan ketahanan ekonomi Jawa Timur dalam menghadapi berbagai tantangan ekonomi domestik maupun global. Ditengah kondisi perekonomian global yang masih belum kondusif dan rendahnya pertumbuhan ekonomi mitra dagang utama, serta anggaran pemerintah untuk pembiayaan ekonomi yang saat ini terkendala oleh rendahnya pendapatan, pemerintah daerah akan terus melakukan berbagai inovasi program untuk menopang pertumbuhan ekonomi Jawa Timur.

Dalam hal ini, pemerintah daerah akan terus mendorong peningkatan keterlibatan perbankan, seperti BPD atau BPR di seluruh kabupaten/kota di Jawa Timur untuk mendorong peningkatan investasi daerah melalui optimalisasi penyaluran kredit dengan tetap menjunjung prinsip kehati-hatian (prudent).

Sementara dari aspek pengendalian harga, keterlibatan perbankan ini sangat diperlukan dalam rangka penguatan BUMD dari aspek infrastruktur dan pembiayaan sebagai lembaga buffer daerah. Dalam hal ini, Pemerintah Provinsi Jawa Timur akan terus mendorong terbentuknya skema pembiayaan Perbankan dengan bunga yang ringan untuk mendorong berkembanganya BUMD Provinsi dan Kabupaten/Kota yang khusus bergerak di sektor agro dalam rangka menjaga kesinambungan pasokan.

Selain dalam upaya pengendalian inflasi, hal ini juga dilakukan dalam rangka optimalisasi peran perbankan dalam mendorong pertumbuhan sektor riil guna menopang pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan, mengingat sektor pertanian juga mempunyai andil yang besar dalam menopang pertumbuhan ekonomi Jawa Timur.

Melalui koordinasi kebijakan Pemerintah dan Bank Indonesia dalam mendorong pembangunan daerah dan mengendalikan inflasi yang terus dilakukan, khususnya yang fokus pada upaya menjamin pasokan dan distribusi berbagai bahan kebutuhan pokok, serta pengendalian ekspektasi inflasi, kami pun optimis sasaran pertumbuhan ekonomi akan tercapai dan inflasi diperkirakan tetap terkendali dan berada di sekitar batas bawah sasaran inflasi 2016, yaitu 4%±1%

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here