Pengosongan Paksa Rumah Pensiunan Mendapatkan Perlawanan

Reporter: Hasan

Jakarta, 31/07/2016 (Suaraindonesia-news.com) – Pengosongan paksa oleh PT KAI atas rumah negara yang dihuni oleh para pensiunan di Manggarai Jakarta Selatan mendapat perlawanan. Hari ini Minggu (31/07/2016) warga Manggarai, Bukit Duri, Tanah Abang, dan Rawamangun menyatakan diri untuk bersatu melawan kesewenang-wenangan oleh pihak PT KAI.

Yang unik dalam perlawanan pengosongan paksa ini, warga mempersiapkan Kentongan yang terbuat dari bambu untuk menghalang yang dianggap lawannya, seperti yang disampaikan oleh Iwan selaku Koordinator Masyarakat Manggarai.

“Kami bersama warga saat ini bersatu melawan kesewenang-wenangan dan ketidak adilan,” katanya.

Iwan menambahkan bahwa Masyarakat Manggarai Bersatu sebagai Penghuni Rumah negara yang notabene sudah memasuki masa pensiun setelah mengabdikan diri kepada Departemen Perhubungan yang bernaung dibawah kementerian perhubungan selama berpuluh-puluh tahun.

“Perlu kita ketahui bersama, penghunian rumah negara merupakan suatu hal yang tidak bisa dipisahkan dari SK pengangkatan dan SK Pensiun Sebagai pegawai Negeri, sehingga sertifikat yang diterbitkan diwilayah Manggarai merupakan sertifikat Hak Pakai. Dimana  sebagai pemegang hak adalah Departemen Perhubungan Cq. PJKA,” Lanjutnya

Sesuai dengan Pasal 43 Ayat 1, UUPA No. 5 Tahun 1960 menyatakan Hak Pakai tidak dapat dialihkan sepanjang tidak ada izin dari pejabat yang berwenang”. PJKA sebagai Pengguna Kuasa sudah dibubarkan berdasarkan Peraturan Pemerintah N0. 57 Tahun 1990. Sacara otomatis demi kepastian hukum sertifikat tersebut dicabut dan dikembalikan kepada negara dan menjadi rumah negara yang dimasukkan kepada Golongan, I, II dan III.

Gerakan perlawanan ini mendapat respon dari Aktvis 98 Edysa Tarigan Girsang, mempertanyakan komitmen pemerintah untuk untuk mensejahterakan rakyatnya, bahkan dianggap belum mampu menjadi suatu bangsa, karena pemerintah selalu jadi musuh rakya.

“Rupanya kita belum mampu menjadi suatu bangsa. Bertahun-tahun pemerintah seperti musuh bagi rakyat”. Sesalnya

Tindakan kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh PT. KAI berupa intimidasi, Perusakan rumah negara dan Pengusiran Paksa yang melibatkan TNI dan Polri, sangat melukai cita-cita berbangsa dan berngera.

Sementara jelas bahwa status hukum DKA/PNKA/PJKA Tidak Sama dengan PT. KAI. Maka atas dasar itu, kami Masyarakat Manggarai Bersatu menyatakan Bahwa :

1. Kami melawan intimidasi, Perusakan rumah negara dan Pengusiran Paksa yang dilakukan PT. KAI.

2. Berikan HAK kami atas Rumah Negara Golongan III.

3. Tanah dan Rumah yang kami huni adalah Asset Negara yang belum dipisahkan Pemerintah Untuk dikelola PT. KAI.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here