Penerapan SO, Masalah Baru Untuk Posisi Pejabat

Ilustrasi

Reporter : Nora/Luluk
Sampang, Jumat 9/9/2016 (Suaraindonesia-news.com) – Masalah baru bakal siap menghantui setiap daerah/kabupaten jika Peraturan Pemerintah (PP) No.18 tahun 2016 tentang Struktur Organisasi (SO), diterapkan. Bagaimana tidak, jika SO itu diterapkan akan mengancam sejumlah kursi jabatan aparatur pemerintah daerah Kabupaten Sampang, akan digeser atau dipindah tugaskan.

Mohammad Hodai ketua Komisi I DPRD setempat, yang membidangi pemerintahan ini menjelaska, bahwa dengan adanya rencana penerapan SO tersebut ada beberapa dinas yang akan digabung. Akibatnta, akan terjadi kelebihan pejabat. Sehingga menimbulkan masalah baru.

“Kemungkinan adanya kelebihan pejabat sangat terbuka, karena ada dua atau tiga kantor dinas yang nantinya akan digabung, sehingga ada salah satu kepala dinas itu yang digeser,” terangnya, Jum’at (9/9/2016).

Kelebihan pejabat di jajaran Pemkab itu, menurut dia, diperhitungkan berdasar prediksi jumlah kebutuhan pejabat struktural sesuai SO. Sementara terdapat 32 SKPD di Sampang dan akan dirampingkan menjadi 22 SKPD.

Terpenting, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) setempat harus profesional terhadap hasil kompetensi kepada sejumlah pejabat, guna mengetahui kapabilitas dan integritas para pejabat yang diprediksi masuk dalam SO.

Sementara itu, hasil pemetaan tim otoda tentang regrouping SKPD telah dibahas 2 Agustus lalu. Sayangnya, hingga saat ini, hasil pemetaan itu masih ditutupi Pemkab Sampang dengan berbagai pertimbangan.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here