Pendamping PKH Double Job dan Terindikasi Dugaan Pungli, Dinsos Sumenep Didesak Mahasiswa

SUMENEP, Kamis (09/08/2018) suaraindonesia-news.com – Merebaknya soal Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) yang double job atau rangkap jabatan di Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur berbuntut desakan oleh mahasiswa.

Sofyan, koordinator Lingkar Intelektual Mahasiswa (Lima) Sumenep mengungkapkan, pendamping double job terjadi di sejumlah Desa di beberapa Kecamatan. Namun yang paling santer terdengar di salah satu Desa, Kecamatan Pragaan.

“Padahal dalam aturan PKH itu sudah jelas bahwa tidak boleh pendamping PKH itu rangkap jabatan. Sejauh ini temuan kami ada beberapa pendamping yang rangkap sebagai PPS dan PPK, hingga ada yang maju sebagai Bacaleg,” katanya, Kamis (9/8).

Tidak hanya itu, lanjut Sofyan, informasi adanya dugaan kuat indikasi praktik Pungutan Liar (Pungli) diluar ketentuan oleh oknum-oknum pendamping sudah kerap didengar masyarakat.

“Peserta PKH diminta membayar sejumlah uang, ada yang Rp 50 ribu hingga ada yang mencapai Rp 100 ribu per orang. Adanya hal ini, membuat kami (mahasiswa, red) resah,” jelasnya.

Aktivis mahasiswa yang tergabung dalam Lingkar Intelektual Mahasiswa (Lima) Sumenep, saat audiensi dikantor Dinsos setempat

Disinggung, apakah indikasi pungli hanya terjadi di satu desa, mantan Aktivis PMII Pamekasan itu mengaku dirinya tidak dapat memastikan. Tetapi, dirinya mengaku akan tetap menindaklajuti karena dirasa hal tersebut menyeluruh dan banyak desa yang menerapkannya.

Menanggapi hal tersebut, Syamrawi Kepala Bidang (Kabid) Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Dinas Sosial (Dinsos) Sumenep, mengaku sudah melakukan koordinasi dengan pihak terkait, salah satunya dengan Kordinator Kabupaten (Korkab) PPKH setempat.

“Terkait temuan-temuan mahasiswa semacam itu, saya minta pendamping yang memang terbukti lakukan praktik pungli segera ditindak. Sedangkan bagi pendamping tidak boleh doble job, karena memang aturannya seperti itu,” terangnya.

“Jadi, bagi pendamping yang double job silahkan pilih salah satunya. Kalau memang mau tetap bertahan di PKH, ya double jobnya dihilangkan,” imbuh Syamrawi.

Sementara itu, Korkab PPKH Sumenep Agus Budi Mulyo menepis hal tersebut, jika semua SDM pendamping PKH yang double job itu sudah memundurkan diri. Dirinya mengakui jika surat pemunduran diri yang bersangkutan sudah terarsip dimeja kerjanya.

“Iya memang ada, sekitar satu atau dua orang di kecamatan Pragaan yang double job. Tapi semua sudah memundurkan diri, dan berkas pengunduran dirinya itu sudah saya kantongi beberapa waktu lalu,” tegasnya.

Sedangkan, bagi pendamping yang maju sebagai Bacaleg, Agus menerangkan, dalam kontrak sudah diatur, pendamping PKH tidak boleh menjadi anggota dan pengurus parpol, tidak boleh menjadi tim kampanye, tidak boleh menjadi PPS dan Panwas dari tingkat daerah hingga pusat.

“Maka, jika ada yang menemukan pendamping PKH nyaleg dan lolos sebagai Daftar Calon Tetap (DCT), segera informasikan ke kami, karena semua akan ada tindak lanjut. Jadi sesuai kontrak, bisa jadi putus kontrak atau diberhentikan,” tukasnya.

Reporter : Syaiful
Editor : Amin
Publisher : Imam

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here