Pencairan DAU Ditunda, Pemkab Sampang Kaji Ulang Kegiatan

Reporter : Nora/Luluk

Sampang, Senin 29/08/2016 (suaraindonesia-news.com) – Agenda kegiatan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilingkungan Pemkab Sampang, terpaksa harus di kaji ulang. Pasalnya, terjadi penundaan pencairan Dana Alokasi Umum (DAU) oleh pemerintah Pusat. Sehingga, membuat sejumlah pemerintah kabupaten (Pembab) mengkaji ulang kegiatan.

Seperti yang terjadi di lingkungan Pemkab Sampang, dengan adanya penundaan kucuran dana tersebut mengancam terhadap adanya pemangkasan anggaran di sejumlah kegiatan di setiap SKPD.

Padahal, sejumlah agenda kegiatan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemkab sudah dicanangkan dalam anggaran pendapatan belanja daerah (APBD).

Berdasarkan data yang dirilis oleh Kementerian Keuangan untuk Kabupaten Sampang, DAU yang ditunda nominalnya cukup fantastis yakni Rp 119 miliar.

Jumlah tersebut merupakan akumulasi dari anggaran DAU pada bulan September sampai Desember, sementara anggaran DAU setiap bulannya Rp29 miliar. Penundaan itu berdasarkan peraturan Kementerian Keuangan Nomor 125/PMK.07/2016.

Plh Bupati Sampang Fadhilah Budiono memaparkan, dengan adanya penundaan pencairan DAU membuat Pemkab harus mengkaji ulang terhadap sejumlah kegiatan yang sudah ditetatapkan. Selain itu, daerah harus memeras keringat untuk menyikapi persoalan baru terkait penundaan pencairan DAU tersebut.

“Kami masih belum memahami sepenuhnya tentang penundaan DAU ini, namun yang jelas penundaaan ini akan dibahas dengan pihak-pihak terkait,” terangnya, Senin (29/8/2016).

Dijelaskan Fadhilah, menyikapi penundaan pencairan itu membutuhkan pencermatan terhadap sejumlah anggaran. Seperti memangkas sejumlah anggaran dengan menggunakan skala prioritas. Maka dari itu, persoalan ini selain akan dibahas dengan tim anggaran pemerintah daerah juga akan dikoordinasikan dengan pihak legislatif.

“Ada beberapa anggaran yang akan dikaji ulang, seperti belanja barang, perjalanan dinas, hingga tambahan penghasilan. Namun, semua harus dibahas,” tegasnya.

Di sisi lain Fadhilah menegaskan, dengan penundaan pencairan DAU itu harus dijadikan evaluasi terhadap kinerja daerah. Seperti halnya daerah harus lebih meningkatkan pendapatan asli daerah. Hal itu perlu dilakukan sebagai cara menghindari ketergantungan pemerintah daerah terhadap pusat. Maka dengan itu, lanjut Fadhilah, pemerintah daerah lebih kreatif dalam menggali potensi PAD.

“Jelas ini menjadi cambukan bagi pemkab sampang, penundaan ini bisa dijadikan evaluasi untuk memacu daerah dalam menggali potensi PAD,” pungkasnya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here