Penasehat Hukum Korban Pencabulan Lakukan Hearing Dengan Kejari Lamongan

Wellem Mintarja dan Orang tua korban serta LSM Cakrawala Keadilan saat mendatangi Pengadilan Negeri Lamongan, untuk melakukan Hearing, Rabu (19/10)

Reporter : Mustain

Lamongan, 19/10/2016 (suaraindonesia-news.com) – Kejaksaan Negeri Lamongan menerima hearing dari Penasehat Hukum Korban Ea (16) korban pencabulan yang diduga dilakukan Muksin.

Wellem Mintarja dan Orang tua korban serta LSM Cakrawala Keadilan di ruangan jaksa Pengadilan Negeri Lamongan, melakukan Hearing, Rabu (19/10) terkait dugaan perkara pasal 82 ayat (1) UURI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UURI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak atas penangguhan penahanan tersangka Muksin.

Penasehat Hukum Korban bersama dengan Orang tua korban mempertegas bahwa Tidak pernah adanya islah atau perdaimaian dalam bentuk apapun dengan tersangka. karena salah satunya alasan penangguhan adalah hal tersebut.

Disaat Penasehat Hukum (PH) Korban menanyakan mana buktinya kalau sudah adanya perdamaian maupun islah, pihak kejaksaan tidak bisa menjawab.

Wellem Mintarja, SH MH menerangkan sambil memperkenalkan orang tua korban kepada pihak kejaksaan, “ini adalah orang tua dari korban, korban adalah anak pondok Modern Paciran, anak baik-baik,”Kata Wellem.

“Selama Muksin berada di luar, kejiwaan psikologi anak saya Ra (16), korban, merasa sangat tertekan,” terang orang tua korban menjelaskan kejadian pada pihak lejaksaan sambil menangis.

Sementara Wellem menjelaskan pada pihak kejaksaan, kalau perkara ini tidak ada relevansinya dengan politik pilkades Paciran yang 6 bulan yang lalu dilaksanakan.

“Saya bisa mengerahkan semua warga Paciran untuk menjadi saksi dalam perkara cabul ini, bahwa ini tidak ada relevansinya dengan pilkades, karena perbuatan bejat tersangka Muksin itu kejadiannya 3 bulan sebelum pilkades diadakan. Saya tau semua muara penangguhan penahanan ini terjadi dan bagaimana prosesnya,” beber Wellem.

Wellem menegasan Apabila ada pihak-pihak yang menghalangi perbuatan ini akan kami laporkan, tegasnya.

“Kami meminta seluruh penegak hukum dan DPR RI komisi tiga untuk memantau jalannya proses hukum ini, demi keadilan dan kepastian hukum,” Terang Wellem Mintarja.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here