Pemkab Abdya Pastikan Perampingan SKPK Selesai Januari Tahun Depan

Reporter: Nazli Md

Abdya, Rabu 14/09/2016 (Suaraindonesia-news.com) – Sesuai dengan adanya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2016 tentang perubahan struktur organisasi, Sekretariatan Setdakab Aceh Barat Daya (Abdya) pastikan targetkan perampingan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) akan aktif pada Januari 2017 mendatang.

Kasubag Kelembagaan Setdakab Abdya Azwar Ssos mengakui, Pemkab Abdya telah menyerahkan Rancangan Qanun (Raqan) untuk dijadikan Qanun Kabupaten Abdya tentang pembentukan dan susunan perangkat kabupaten kepada pihak DPRK Abdya.

“Seteleh diserahkan ke DPRK, anggota Badan Legeslasi (Banleg) DPRK Abdya langsung melakukan pembahasan. Namun, karena masih adanya perbaikan, Ranqan tersebut belum bisa di Paripurnakan,” aku Azwar.

Dijelaskan Azwar, Raqan perampingan SKPK dijajaran Pemkab Abdya yang sedang dilakukan verifikasi pembahasan itu nantinya akan menghapus dan menggabungkan sejumlah SKPK sesuai dengan porsi kinerjanya.

”Sebelumnya SKPK dijajaran Pemkab Abdya itu berjumlah 45 SKPK dan nantinya hanya akan ada 33 dengan 6 lembaga keistimewaan,” jelas Azwar.

Disebutkan Azwar, SKPK yang akan dihupus itu yakni, Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Sejahtera (BPMPP dan KS), Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan (BLHKP), Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP4K), Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KP2T) dan Kantor Perpustakaan dan Arsip.

“Selain dihapus juga ada SKPK yang ditambahkan, seperti Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong,” sebut Azwar.

Sementara, lanjut Azwar untuk Sekretariatan Kecamatan masih mengacu pada peraturan lama dengan sembilan kesekretariatan kecamatan.

”Untuk lembaga kesitimewaan yakni Dinas Syariat Islam, Majelis Adat Aceh, Majelis Pendidikan Daerah, Badan Pembinaan Pendidikan Dayah, Sekretariatan Majelis Permusyawaratan Ulama dan Kesekretariatan Baitul Mal,” imbuh Azwar.

Pada kesempatan itu, Azwar menegaskan, walaupun saat ini Raqan tersebut masih dalam verifikasi di DPRK, dapat dipastikan tidak akan mengganggu target Pemkab Abdya untuk mengaktifkan perampingan SKPK pada Januari 2017 mendatang,

”Dipastikan perampingan SKPK akan selesai sebelum tahun 2017 mendatang, tentunya dengan berbagai perbaikan dari hasil pembahasan di DPRK bersama tim Setdakan Abdya,” pungkas Azwar.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here