Pemilu dan Kecurangannya?

Fauza Adim, S.Sos

Pemilu adalah salah satu dari tolak ukur keberhasilan sistem demokrasi di suatu Negara. Pemilu yang terlaksana dengan baik, berarti sistem demokrasi dalam Negara satu negara tersebut baik. Pemilu merupakan kehendak mutlak bangsa Indonesia yang menetapkan dirinya sebagai Negara demokratis.

Dalam konstitusi Negara Indonesia bahwasanya pemilu merupakan manivestasi kedaulatan rakyat tetap. Seperti pada pengalaman sebelumnya pemilu diadakan setiap 5 tahun sekali, hal ini yang sangat ditunggu-tunggu oleh berbagai kalangan dan masyarakat pada umumnya.

Setiap warga negara yang menantikan pemilu menaruh harapan dari bentuk suatu perubahan sangat baik dalam sistem kehidupan mereka. Tidak hanya masyarakat biasa yang menantikan pemilu tetapi juga dari kalangan pejabat maupun partai politik yang ingin berebut kekuasaan dan kedudukan untuk menjabat dan menduduki posisi birokrasi dalam mempertahankan jabatan seperti pada dasarnya apakah rakyat akan memberikan mandatnya. Karena tidak terlepas dari hal itu berbagai partai politik akan melakukan strategi pemilu untuk mengajukan calon untuk menduduki kursi pemerintahan yang sudah ada pada sebelumnya.

Kedaulatan rakyat yang tercermin dalam pemilu itu sendiri seperti memilih para wakil rakyat yang akan menduduki lembaga perwakilan rakyat baik tingkat pusat maupun daerah. Calon yang dipilih oleh partai akan mengkampanyekan diri mereka atas nama partai untuk memperoleh simpati dan dukungan dari berbgai lapisan masyarakat. Kampanye yang sudah sering dilihat masyarakat merupakan pemasangan iklan dan media, pemasangan baleho di sepanjang jalan, pembagian stiker, kaos, bahkan sampai kepada pembagian sembako pada masyarakat menjadi sasaran utama untuk menggalang dukungan masyarakat. Kesejahteraan, kemakmuran, dan perekonomian yang pro terhadap rakyat adalah bagian dari Visi dan Misi para calon yang dijanjikan.

Ada 2 (dua) prinsip yang di miliki sistem pemilihan umum itu sendri yang pertama yaitu sistem distrik (single-member contituency) dan kedua sistem proporsional (multi-member contituety). Dalam sistem tersebut masing-masing terdapat kelebihan dan kekurangan pada pelaksanaanya.

Pada dasarnya dalam sebuah negara yang mengatur perubahan – perubahan tersebut menjadi sangat niscaya. Di indonesia pada setiap pemilu biasanya mengalami sistem perubahan prinsip yaitu dari sistem distrik ke sistem proporsional atau akan balik lagi ke sistem distrik.

Dalam penyelenggaraan pemilu tentunya tidaklah berjalan sangat mulus tetapi ada hal – hal yang kemudian akan menjadi kendala untuk penyelenggaraan pemilu tersebut yaitu adanya penyelewengan dan kecurangan – kecurangan dalam perhitungan surat suara pada Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang akan menghasilkan kandidat yang dari tahun ke tahun selalu memenangkan pilkada tersebut.

Pertanyaannya mengapa pemilihan umum seperti ini tidak dapat berjalan dengan mulus, padahal Negara Indonesia adalah Negara demokrasi? Jika pemenang sudah dapat ditentukan dari awal, untuk apa diadakan pemilihan umum? Apakah hal ini hanya merupakan simbol dan formalitas demokrasi Bangsa Indonesia? Ataukah mungkin negara Indonesia belum benar – benar menerapkan demokrasi seutuhnya atau Negara belum membuat rakyat menjadi kedaulatan tertinggi.

Di era reformasi sebelumnya merupakan pertanda runtuhnya rezim otoriter sekaligus kedaulatan rakyat. Pada pemilu 1999 yang menyatukan antara kekuatan Negara dengan kekuatan masyarakat madani, dengan formula Pemilu sebagai medium saling membangun dan saling percaya antar lapisan masyarakat.
Pada tahun 2004 mungkin bisa dikatakan sedkit lebih baik dari sebelumnya tetapi masih jauh dari kata sempurna karena terdapat beberapa kelemahan dalam pelaksanaanya.

Namun pemilu pada tahun 2009 seolah berbeda dengan dengan tahun pemilu tahun 2004 dan tahun 1999 yaitu bagaimana standarisasi penanganan, cara penyelesaian, serta tindak lanjut bagaimana mengatasi persoalan – persoalan dan kendala – kendala yang di hadapi.

Meskipun Indonesia menerapkan sistem pemilu dengan asas langsung, namun kenyataannya rakyat tidak dapat memilih secara langsung kandidat-kandidat yang akan maju karena partai lah yang mengajukan kandidat – kandidat yang akan mengikuti pemilihan umum untuk dipilih oleh rakyat. sistem seperti inilah yang di sebut demokrasi tidak langsung.

Jika rakyat masih saja tergiur dengan uang yang ditawarkan oleh beberapa oknum calon dan partai tanpa melihat realisasi dari janjinya, maka Negara tidak akan dapat berkembang ke arah yang lebih baik lagi dan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat adalah sebuah konsep yang tak akan pernah terealisasikan.

Oleh karena itu Karena itu, hendaknya kecurangan dalam pemilu sebelumnya dapat ditindak lanjuti dan segera dituntaskan. Kemudian menjadi pelajaran bagi rakyat untuk lebih jeli dan teliti dalam memilih. Hasil yang baik akan menimbulkan efek yang baik pula demi kepentingan seluruh rakyat nantinya.

Sumenep, 26 Juni 2018
Oleh: Fauzan Adim, S.Sos

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here