Pelindo Sepakati Konsesi Pelabuhan I, III, dan IV Dengan Kementerian Perhubungan

Terminal Peti Kemas Semarang (Dok/Pelindo)

Jakarta, Suara Indonesia-News.Com – Badan Usaha Pelabuhan yang terdiri dari tiga BUMN kepelabuhanan, yaitu PT Pelindo I (Persero), PT Pelindo III (Persero), dan PT Pelindo IV (Persero), menandatangani perjanjian konsensi pengusahaan pelabuhan dengan Kementerian Perhubungan dalam hal ini Kantor Otoritas Pelabuhan Utama, yakni Belawan, Tanjung Perak, dan Makassar. Penandatangan perjanjian konsesi tersebut disaksikan langsung oleh Menteri Perhubungan Ignasius Jonan, di Kantor Kementerian Perhubungan, Jakarta, Senin (9/11/2015).

“Konsesi atau perjanjian pemberian izin pengusahaan pelabuhan tersebut dimaksudkan bahwa pemerintah memberi hak kepada Pelindo I, III, dan IV sebagai Badan Usaha Pelabuhan atau operator pelabuhan,” kata Menhub Jonan, dalam keterangan persnya.

Maka Pelindo I, III, dan IV dapat melaksanakan pengusahaan pelabuhan pada terminal dan fasilitas pelabuhan yang ada di area konsesi. Pengusahaan tersebut berdasarkan Rencana Induk Pelabuhan atau sesuai yang diatur dalam perjanjian konsesi. Penandatanganan perjanjian konsesi ini merupakan implementasi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, terutama Pasal 92.

Direktur Pelindo III (Persero) Djarwo Surjanto, menjelaskan bahwa perjanjian konsesi tersebut dilakukan untuk memberikan kepastian hukum atas kegiatan pengusahaan jasa kepelabuhanan yang dilakukan oleh Badan Usaha Pelabuhan, dalam hal ini Pelindo.

Kegiatan bongkar muat di Pelabuhan Tanjung Perak. (Dok./Pelindo3)‎
Kegiatan bongkar muat di Pelabuhan Tanjung Perak. (Dok./Pelindo3)‎

“Adanya kepastian hukum membuat entitas usaha dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada para pengguna jasa dan efisiensi kegiatan pengusahaan di pelabuhan,” katanya.

Sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, reformasi pelabuhan di Indonesia terus didorong oleh Pemerintah dengan beberapa fokus, seperti penghapusan monopoli, penciptaan kesempatan yang lebih luas untuk investasi di sektor pelabuhan, penciptaan kompetisi yang sehat dalam pelabuhan dan antarpelabuhan, serta pemisahan yang jelas antara regulator dan operator.

Hal ini senada dengan harapan Menhub Jonan, bahwa kerjasama tersebut dapat meningkatkan pelayanan jasa kepelabuhanan kepada stakeholders dalam rangka percepatan ekonomi nasional.

“Dengan demikian tercipta kompetisi yang sehat, serta meningkatkan profesionalisme”, tandasnya.

Ditempat terpisah, Ketua Umum Serikat Pekerja Pelabuhan Indonesia (SPPI) Pelindo III, Dhany R. Agustian mengatakan seluruh pekerja tetap sepakat mendukung pengaduan Judicial Review (JR) terhadap peraturan perundang-undangan yang mengancam eksistensi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kepelabuhanan.

Sikap bulat seluruh pengurus DPP dan DPC Serikat Pekerja Pelabuhan Indonesia (SPPI) itu dalam minggu ini akan didaftarkan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

“Kami (SPPI) tetap melakukan perlawanan. Proses JR (pendaftaran,red) paling lambat minggu depan,” tegas Dhany ditemui suaraindonesianews.com. Senin (9/11/2015).

Menurut dia, kegiatan pengusahaan pelabuhan yang harus terlebih dahulu mengajukan dan mendapatkan konsesi dari pemerintah akan dituangkan dalam bentuk peraturan menteri perhubungan agar lebih regulatif.

“Jika menggunakan perjanjian pemerintah sudah masuk ke wilayah pengusahaan, apalagi ada ketentuan tentang pembayaran konsesi fee ini sudah sangat regulatif,” jelasnya.

PT. Pelindo I, III, dan IV, lebih lanjut Dhany menjelaskan, jika tetap melaksanakan kegiatan pengusahaan pelabuhan, pelindo tidak serta merta dapat tanda tangan karena mekanisme hukum korporasi harus dipatuhi yakni pelindo harus mendapatkan persetujuan tertulis dari RUPS (rapat umum pemegang saham) setelah mendapatkan rekomendasi dari Dekom (dewan komisaris).

“Harus terlebih dahulu mengajukan dan mendapatkan konsesi dari Pemerintah. Sesuai dengan rumusan Pasal 344 ayat (3) UU No. 17 tahun 2008 tentang Pelayaran,” katanya.

Terkait konsesi, lanjut Dhany, pihaknya sudah melengkapi dengan bukti-bukti secara hukum. “Bahan ini dilengkapi saksi ahli, saksi Kunci, dan saksi sejarah,” tandas Dhany.

Hasil kajian akademik persaingan d‎an kebijakan usaha Falkutas Hukum Universitas Indonesia beberapa waktu lalu, bahwa BUMN Pelabuhan tetap melaksanakan kegiatan pengusahaan di pelabuhan yang telah diusahakan berdasarkan UU Pelayaran Lama, tanpa harus melalui Konsesi terlebih dahulu.

Berdasarkan rumusan Pasal 344 ayat (3) UU Pelayaran, BUMN Pelabuhan yang dalam hal ini PT. Pelindo I, II, III, dan IV, tetap melaksanakan kegiatan pengusahaan pelabuhan, tanpa harus terlebih dahulu mengajukan dan mendapatkan konsesi dari Pemerintah.

Hal ini juga diatur dalam aturan peralihan Pasal 165 ayat (3) PP Kepelabuhan yang secara jelas berbunyi bahwa kegiatan pengusahaan di pelabuhan yang telah diselenggarakan oleh BUMN tetap diselenggarakan oleh BUMN dimaksud. (Ib/Adhi)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here