Partoyo Tobing, SH: PKWT Merugikan Karyawan

Partoyo Tobing, SH

Berau Kaltim, Rabu (16/11/2016) suaraindonesia-news.com – Perusahaan perkebunan kelapa sawit yakni PT. HHM (KLK) group yang berlokasi di kecamatan Sega kabupaten Berau, Kalimantan Timur (Kaltim) saat ini sebagian karyawannya oleh managemen  kebun masih menerapkan sistem kerja dengan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) Padahal sistim kerja tersebut tidak boleh diterapkan pada jenis pekerjaan yang bersifat tetap seperti disektor perkebunan kelapa sawit, pernyataan tersebut disampaikan ketua Dewan Pimpinana Cabang LAKI pejuang 45 kabupaten Berau, Partoyo Tobing, SH.

“PKWT hanya bisa diberikan kepada pekerja yang jenis pekerjaan yang sifatnya sementara dengan masa waktu tiga tahun atau pekerjaan yang sifatnya musiman,” kata Partoyo.

Menurutnya, Penerapan sistim kerja PKWT pada sektor perkebunan kelapa sawit tidak dapat dibenarkan karena hak-hak sebagai karyawan yang diatur dalam undang-undang tenaga kerja dengang sendirinya bisa hilang, selain itu kata Partoyo, perusahan ingin menghindar dari tanggung jawab.

“Undang-undang 13 tahun 2003 pasal 59 poin 2 secara tegas menerangkan bahawa perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap secara terus menerus, tidak terputus-putus, tidak dibatasi waktu dan merupakan bagian dari proses produksi,” terang aktifis yang dikenal getol memperjuangkan hak-hak kaum tertindas di kabupaten Berau ini.

Untuk itu kata Partoyo, PKWT yang dibuat diperkebunan kelapa sawit disarankan agar segera dibatalkan/ dicabut karena perjanjian kerja tersebut dibuat merugikan karyawan, tandasnya.

Menyinggung kesejahteraan karyawan group KLK pada umumnya, Partoyo mengatakan sudah baik termasuk jaminan pengobatan, perumahan, tunjangan dan lain-lain, hanya saja menurutnya masih ada manager dan asisten kebun yang nakal atau tidak memahami tentang ketenaga kerjaan karena memberhentikan karyawan yang bekerja sudah lama dengan kesalahan kategori bukan pelanggaran berat.

“Dikatakan pemberhentian karyawan dengan kesalahan ringan tanpa melalui mekanisme yang benar serta menghilangkan hak-hak karyawan tersebut dapat mersahakan yang bersangkutan dan perusahan karena karyawan yang diputuskan pekerjaan sepihak harus diberikan hak-haknya,” tegasnya.

Menurut Partoyo, banyak karyawan KLK group yang di PHK kan secara sepihak tanpa diberikan hak-haknya.Untuk itu ia berharap demi kenyamananan aktifitas perusahaan apabila terjadi pemutusan hubungan kerja sepihak dengan kesalahan yang tidak dibuktikan secara hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum tetap di pengadilan, agar segera menyelesaikan hak-hak pekerja.

Sementara Maneger HHM, Darwis, ketika dikonfirmasi terkait persoalan ini tidak berada di lokasi. Pihak managemen KLK, di kantor HO di Tanjung Redep, Joko saat ditemui mengatakan untuk kasus pemutusan hubungan kerja sepihak terhadap karyawan baik yang sudah melakukan tuntutan maupun belum berjanji akan di klarifikasi ke maneger kebun.

“Inssaalah mas…nanti kami kros cek ke kebun,”ujarnya.(Tim)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here