Panwaskab Grobogan Gelar Rapat Koordinasi dengan Stakeholder

Rapat koordinasi dengan stakeholder seperti PPK, Panwascam, LSM, dan Satpol PP di Grand Master Hotel Purwodadi, Kabupaten Grobogan.

GGROBOGAN, Selasa (7 November 2017) suaraindonesia-news.com – Dalam menghadapi pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah tahun 2018, Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Grobogan mengadakan rapat koordinasi dengan stakeholder seperti PPK, Panwascam, LSM, dan Satpol PP di Grand Master Hotel Purwodadi, Kabupaten Grobogan.

Rapat koordinasi tersebut bertujuan agar anggota Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) beserta stakeholder mempunyai integritas yang tinggi sebagai Lembaga penyelenggara pemilu yang mengawasi penyelenggaraan pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ada di Provinsi Jawa Tengah, khususnya di Kabupaten Grobogan.

Divisi Penindakan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Panwaskab Grobogan yang juga berprofesi sebagai advokat dan pengacara, Moh. Syahirul Alim, MH, Selasa (7/11/2017) mengatakan, untuk menjaga integritas anggota Panwaslu, Lembaga Banwaslu mempunyai kode etik sebagai penyelenggara pemilu dan asas yang harus dipegang setiap anggota Panwaslu atau Lembaga Penyelenggara Pemilu.

“Asas yang harus dipegang seperti tidak berpihak, cepat, sederhana, dan tidak dipungut biaya, juga yang tidak kalah penting beretika,” tuturnya.

Sebagai penyelenggara pemilu khususnya sebagai pengawas pemilu harus selalu menjaga perilaku, tindakan dan ucapan yang patut atau tidak patut diucapkan.

“kita terikat oleh kode etik penyelenggara pemilu sebagaimana sumpah dan atau janji yang kita ucapkan sebelum menjalankan tugas sebagai pengawas pemilu. sanksi dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP begitu tegas bagi pengawas pemilu yang melanggar etika dan perilaku sebagai pengawas pemilu yaitu sangsi tertulis berupa peringatan keras, pemberhentian sementara dan pemberhentian tetap,” tegasnya.

Di sisi lain Fitria Nita Witanti, MSI pada kegiatan rapat koordinasi stakeholder di Grand Master Hotel mengatakan, rakor stakeholder untuk melakukan penyamaan persepsi terkait peraturan perundang undangan dan konsenkuensinya, yang dilanjutkan dengan pembentukan pokja pengawasan pencalonan bersama seluruh stakeholder pemilu (lembaga Negara, ormas, LSM, pemantau dan perguruan tinggi).

Lanjutnya, strategi partisipatif hulu adalah pertukaran, masukan, pengembangan yang kemudian dilanjutkan dengan penyebaran isu isu dan kerawan terkait dengan tahapan pencalonan serta penetapan caleg maupun calon Presiden.

Untuk strategi partisipatif hilir adalah pemantauan tahapan dan sub tahapan atas sub tahapan yang sudah dipetakan, yang dalam pemetaannya itu terdapat potensi pelanggaran atau sengketa.

Mengajak masyarakat untuk melakukan pelaporan hasil pemantauan kepada pengawas pemilu, menggunakan alat media gathering dalam melakukan sosialisasi hasil pemantauan yang telah dilakukan sehingga indikasi pelanggaran dalam tahapan, maupun sub tahapan bisa diketahui oleh masyarakat lebih luas.

“Kemudian diharapkan masyarakat juga ikut membantu melakukan pengawasan di tahapan atau sub tahapan tersebu,” tutupnya. (Miftakh/Jie)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here