Pansus LKPJ Bupati Sumenep 2016, Temukan Ketimpangan Belanja Langsung Dan Tidak Langsung

KH. Abdul Hamid Ali Munir

SUMENEP, Selasa (25/4/2017) suaraindonesia-news.com – Panitia Khusus (Pansus) Daerah Kabupaten (Pemkab) Sumenep, menilai dalam Laporan Kerja Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati tahun 2016, terjadi ketimpangan antara belanja langsung dan tidak langsung.

Ketua panitia khusus (Pansus) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumenep, Hamid Ali Munir mengatakan, meski dalam rapat pansus nota penyampaian LKPJ bupati tahun lalu, tidak ada dampak dalam perundang-undangan. Namun pihaknya menilai dalam LKPJ bupati tersebut ada beberapa  item yang perlu diperbaiki.

“Ada yang perlu dilakukan perbaikan sekaligus menjadi atensi khusus pansus, karena terlihat adanya ketimpangan. Semisal dari tidak adanya keseimbangan antara belanja langsung dan tidak langsung,” terangnya. Selasa (25/4/2017).

Menurutnya, hampir setiap tahun belanja langsung dan tidak langsung sering terjadi ketimpangan hingga perlu dilakukan perbaikan.

Ia berharap, untuk tahun-tahun berikutnya, kebijakan tersebut tidak terjadi lagi. Karena rekomendasi LKPJ tahun 2016 akan menjadi evaluasi untuk tahun 2017 mendatang.

“Kami melihat persentase antara belanja lansung dan tidak lansung untuk tahun lalu berkisar 35 dan 65 sehingga tidak seimbang, namun kami tahun ini akan menekankan agar ada keseimbangan,” ungkapnya.

Selain itu, ketimpangan terjadi karena disebabkan jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Sumenep jumlahnya sangat besar hingga salah satu penyebab belanjang langsung tidak langsung tidak seimbang, hingga anggaran menjadi membekak.

Menurutnya, penambahan ASN imbas dari peraturan baru adanya penambahan masa pensiun jika tahun sebelumnya 56 sedangkan aturan baru 58 baru pensiun dengan adanya aturan baru berimbas kepada penambahan ASN.

“Hingga perpanjangan masa pensiun itu membuat belanja tidak langsung membekak,” teranganya.

Selain itu, kata Hamid, permasalahan program seribu wirausaha muda. Yang harus bebenar-benar dikawal dalam rangka kometmen Pemkab mengjuwudkan setiap tahunnya dengan menghasilkan 1 ribu wirausawan muda.

Sehingga pada tahun 2017 ini dapat teraplikasi betul dan terlihat hasilnya para wirausahawan muda yang sudah siap memiliki usaha. Karena tujuan kegiatan tersebut merupakan peningkatan ekonomi bagi masyarakat di bumu sumekar ini.

”Jadi dapat teraplikasi betul pada tahun 2017 ini dan rekrutmen dan pelatihanya betul-betul di kawal dan menghasilkan wirausahawan yang siap,” pungkas politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.

Sebwlumnya, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, menggelar rapat paripurna satu masa sidang kedua pada tahun 2017. Kamis, (13/04/2017). Dalam rangka penyampaian nota Laporan Kerja Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Sumenep tahun 2016.

Seusai kegiatan penyampaian nota pembacaan LKPJ, DPRD lansung membentuk Panitia Khusus (Pansus), diketuai oleh KH. Abdul Hamid Ali Munir dari partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Nurus Salam Sebagai wakil ketua dari Partai Gerindra.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here