OTT Banyuwangi, UPTD ditangkap, Kepala Sekolah dibebaskan, Adapa?

Banyuwangi, Suara Indonesia-News.Com – Sering kali kita temukan kejanggalan dalam penegakan hukum, seperti yang terjadi dalam sebuah operasi tangkap tangan terkait dugaan gratifikasi, hanya salah satu dijadikan tersangka. Lazimnya bahwa Pemberi dan Penerima dalam sebuah tindak pidana korupsi gratifikasi, ada dua pihak yaitu “pemberi” dan “Penerima”. Tapi jika hanya “Penerima” saja yg dijadikan tersangka dalam kasus gratifikasi, perlu ditanyakan pada pihak yang menangani kasus tersebut

Alasan melepas “pemberi” dari jerat hukum. Apakah ada alasan dan bukti yang dapat dijadikan dasar untuk melepaskan “pemberi” dari perbuatan melawan hukumnya.

Hal tersebut menjadi menarik untuk di ungkap, apakah benar kepala sekolah kepala sekolah selaku pemberi menjadi korban atau perbuatan mereka memberi berdasarkan “mau sama mau”atas pemberian tersebut dan mengharapkan sesuatu.

Dalam kasus tangkap tangan kepala UPTD kalibaru, AM dan salah satu kepala sekolah yang menjadi koordinator kepala sekolah penerima DAK tahun 2014, berinisial RPL, Kepala sekolah SDN Kalibaru wetan dalam kasus yang diduga pengkondisian gratifikasi proyek DAK tahun 2014, sebanyak 21 kepala sekolah dilepaskan oleh kejaksaan negeri Banyuwangi, setelah tertangkap tangan saat melakukan rapat koordinasi pengumpulan fee proyek sekolah masing masing.

Saat dikonfermasi, salah satu kepala sekolah yang enggan di sebut namanya menuturkan bahwa saya di undang untuk rapat dan di suruh bawa anggaran hanya itu mas. Tutur kasek

sementara, menurut Kajari melalui kasi pidsus banyuwangi menuturkan kepada media, bahwa” kasus ini akan segera di lakukan pengembangan dan dalam perkara ini kita kenakan pasal gratifikasi atau pungli” ungkap kasi pidsus. (HR & Team )

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here