Oknum Perangkat Desa Diduga Menyelewengkan Dana Pembuatan Sertifikat Masal

Reporter : Miftakh

Grobogan, suaraindonesia-news.com –  Warga Desa Mayahan, Kecamatan Tawangharjo, Kabupaten Grobogan sebelas tahun yang lalu tepatnya tahun 2007 berbondong – bondong mendaftarkan tanahnya untuk dibuatkan sertifikat tanah agar mempunyai kekuatan hukum dan yang mengikuti program sertifikat tanah masal kurang lebih 50 (lima puluh) orang yang mendaftar.

Pendaftaran tersebut telah di kordinir oleh salah satu oknum perangkat Desa Mayahan dengan meminta biaya Rp. 1.000.000 ( satu juta rupiah ) sampai Rp. 1.500.000 ( satu juta lima ratus ribu rupiah ) satu sertifikat tanah yang akan diajukan ke Agraria kalau sekarang bernama Badan Pertanahan Negara ( BPN ) sebagai pendaftar baru pengajuan sertifikat tanah.

Namun sampai sekarang hanya sebagian yang sudah jadi dan sebagian lagi belum jadi. salah satu warga mayahan yang mengikuti program pembuatan sertifikat tanah masal pada sebelas tahun yang lalu pernah mengecek di BPN ternyata nama tersebut tidak tercantum sama sekali di daftar pengajuan sertifikat tanah yang baru dalam mengikuti program pembuatan sertifikat masal.

Salah satu warga mayahan yang tidak mau disebutkan namanya mengatakan, sepuluh atau sebelas tahun yang lalu mertua saya mengikuti program pembuatan sertifikat tanah masal.

“Tapi sampai sekarang belum jadi mas dan dulu dimintai biaya sekitar Rp. 2.000.000 ( dua juta rupiah ) untuk dua sertifikat mas, pendaftarannya melalui oknum perangkat desa tersebut dan juga biaya yang kami bayarkan melalui perangkat desa tersebut dan ada bukti pembayaran tersebut berupa kuitansi pembayaran,” katanya.

Oknum perangkat Desa tersebut belum bisa diklarifikasi kebenaran informasi dari warganya tersebut, dikarenakan masih sibuk dan apabila ini terjadi bisa menjadi preseden buruk bagi perangkat Desa dan Kepala Desa sebagai pemimpin di Desanya yang tidak bisa mengontrol Perangkat Desanya sendiri.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here