Oknum Komisioner KPU Sumenep di Laporkan Ke DKPP, Ini Penyebabnya

Kantor KPU Kabupaten Sumenep

SUMENEP, Sabtu (8/9/2018) suaraindonesia-news.com – Oknum Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumenep, Madura, Jawa Timur (Jatim), dilaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), oleh Forum Komunitas Fortum Comonetas Pemuda Kecamatan Pragaan (SAANTEROH).

Pasalnya, karena dinilai telah menyalahgunakan kewenangannya sebagai penyelenggara Pemilu, pada saat rekrutmen penyelenggara Pemilu ditingkat Desa, yakni Desa Aeng Panas, Kecamatan Pragaan, Sumenep.

“Kami menilai, oknum Komisioner KPU Sumenep telah menyalahgunakan kewenanangannya, jadi kami melaporkan ke DKPP,” kata Hairul Umam, Ketua Forum Komunitas Fortum Comonetas Pemuda Kecamatan Pragaan (SAANTEROH), Sabtu (8/9/2018).

Hairul menceritakan, awalnya saat itu di Desa Aeng Panas ada salah satu anggota PPS yang mengundurkan diri atas nama Saiful Bahri, sehingga anggota PPS berkurang satu orang. Untuk memenuhi kuota jumlah PPS itu, salah satu warga setempat atas nama Hairul Anam yang sebelumnya juga mendaftar secara bersamaan dengan anggota PPS yang mengundurkan diri tersebut kembali mengajukan berkasnya ke KPU melalui PPK Pragaan.

Namun, dalam rapat pleno KPU Sumenep malah menetapkan Ali Sabit sebagai anggota PPS Desa Aeng Panas untuk memenuhi kuota PPS di Desa tersebut.

“Atas dasar inilah, kami sebagai sekelompok pemuda melaporkan ke DKPP dengan maksud DKPP harus bertindak tegas atas hal tersebut. Sebab, apa yang dilakukan oknum komisioner KPU Sumenep ini sudah melanggar aturan yang berlaku,” terangnya.

Parahnya lagi, pada saat ditelusuri kenapa harus orang lain yang ditetapkan sebagai Anggota PPS, ternyata berkas yang diserahkan oleh Hairul Anam ke KPU tidak ada atau hilang, padahal, berkas tersebut telah diserahkan ke staf salah satu Komisioner KPU.

Menurutnya, oknum komisioner KPU tersebut dinilai telah mengabaikan peraturan DKPP nomor 2 tahun 2017 tentang kode etik dan pedoman penyelenggara pemilu. Juga dinilai mengambil hak seseorang sebagaimana diatur dalam KUHP pasal 362 dan penyalahgunaan kekuasaan sesuai Undang-undang Tipikor nomor 20 tahun 2001.

“Ini harus ditindaklanjuti oleh DKPP. Sebab, apa yang dilakukan oknum komisioner KPU Sumenep tentu sudah melanggar aturan yang berlaku,” tegasnya.

Sementara, Ketua KPU Sumenep, A. Warits saat di konfirmasi mengaku belum mengetahui persoalan tersebut. Sebab, menurutnya, rekrutmen penyelenggara pemilu ditingkatkan Kecamatan hingga Desa ada divisinya sendiri.

“Saya belum tahu hal itu. Kalau misalnya nanti ada panggilan atau surat dari DKPP, pasti saya pelajari dulu,” kata Ketua KPU Sumenep, A. Warits. (Zaini)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here