MUI dan TPM2T Minta Masyarakat Jeli Dalam Memilih Parcel Lebaran

Sidak di Lippo Plaza Batu, Kamis (15/6/2017)

Reporter: Adi Wiyono

KOTA BATU, Kamis (15/6/2017) suaraindonesia-news.com – Majelis ulama Indonesia (MUI) dan termasuk Tim Pengawas Makanan Minuman Terpadu (TPM2T) kota Batu meminta masyarakat untuk jeli dan selektif dalam memilih Parcel lebaran karena setelah melakukan inspeksi mendadak (sidak)ke sejumlah toko modern yang ada di Kota Batu, Kamis (15/6).

Tim melibatkan, Diskoperindag, Dinkes, Dinas Perijinan, dan MUI. Telah menemukan ada beberapa produk yang tidak memiliki label halal di kemasan produknya.

Abdul Rahman, Kordinator Tim TPM2T, mengatakan, saat ini mulai menjamur penjualan Parcel Lebaran di pertokoan menuntut semua penyedia Parcel Lebaran harus jeli untuk memilah produk makanan/ minuman yang telah tertera label halal di kemasan produk yang masuk dalam paketan parcelnya.

“Masyarakat sekarang ini dituntut untuk berpikir cerdas dengan tidak memilih parcel yang berisi produk yang tak berlabel halal,” ujar Abdul Rahman saat ditemui usai sidak di Lippo Plaza Batu.

Meski demikian, kata dia tidak semua produsen wajib menyertakan label halal di kemasan produknya. Hanya produsen yang menyatakan produknya halal yang wajib menyertakan label halal di kemasan produknya.

“Bisa saja ada produsen yang sengaja menyedikan produknya untuk warga non Muslim. Jadi mereka tidak menyertakan label halal di kemasannya,” jelas Abdul Rahman yang juga Kasie Metrologi dan Tertib Niaga di Diskoperindag Batu ini.

Sementara itu, Ketua II MUI Kota Batu, Ali Rochim Zamzami. Mengatakan bahwa label halal dari Diskoperindag berbeda dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Batu yang juga melakukan sidak mamin.

MUI menyebut pencantuman label halal di kemasan wajib bagi semua produk mamin yang dijual di pertokoan.

“Ini sesuai dengan UU nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH), dimana semua produk (mamin) wajib mencantumkan label halal,”ujar Ali Rochim Zamzami

Namun demikian secara hukum tidak ada resiko atau sangsi yang bisa diberikan/ dikeluarkan MUI. Hanya saja MUI bisa menghimbau atau fatwa kepada masyarakat untuk tidak membeli produk tersebut. Padahal himbauan kepada masyarakat untuk tidak membeli produk tertentu merupakan sangsi terberat yang bisa diterima produsen.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here