MCW Tuntut Hentikan Belanja Mobil Dinas Pemkot Malang

Reporter : Ahmad Irso

Malang, suaraindonesia-news.com – Aksi damai yang dilakukan Malang Corruption Watch (MCW) di depan Balai Kota Malang pada Kamis (10/6) berjalan lancar mesikipun dalam suasana puasa. Aksi yang dimulai pukul 10.00 WIB ini meminta agar Pemerintah Kota Malang menghentikan belanja mobil dinas yang diduga terdapat kejanggalan.

Selama tahun 2014 – 2016, MCW menemukan beberapa hal yang janggal dalam penganggaran pendapatan belanja daerah kota Malang, hal ini dikarenakan sejak munculnya anggaran belanja yang berdampak secara signifikan terhadap kesejahteraan rakyat. Salah satu kejanggalan yang menjadi perhatian MCW adalah proses penganggaran APBD yang begitu nampak adalah belanja mobil dinas yang selalu mengalami peningkatan.

Disisi lain, MCW juga menilai kalau pihak pemkot memiliki management yang buruk terkait aset yang berupa mobil dinas.

Sesuai dengan data yang dimiliki, MCW menilai belanja mobil dinas berlebihan  karena berdasarkan penganggaran pengadaan kendaraan dinas hampir semua SKPD (Satuan Kerja Pemerintah Daerah) dari tahun 2014 – 2016 mencapai Rp.39.218.965.792,00 dengan perincian per tahunnya.

Koordinator Aksi, Ardan mengatakan bahwa anggaran yang sebegitu banyak harusnya dimanfaatkan untuk perbaikan kesejahteraan rakyat yang saat ini sangat dibutuhkan.

“anggaran itu harusnya diberikan untuk anggaran kesehatan, karena bagi kami, masih banyak masyarakat miskin yang kurang mendapatkan perhatian pemerintah. Katanya peduli wong cilik. Tegas Ardan.

Ardan juga menambahkan kalau aksi ini hanya merupakan aksi damai yang juga diikuti oleh beberapa organisasi mahasiswa dan perwakilan masing-masing kampus di Malang. setelah aksi ini pun akan diadakan hiring bersama pemkot Malang dan DPRD guna memperjelas serta menyelesaikan pengadaan tersebut.

Mengingat hal ini, MCW mempertegas tuntutan aksinya dengan memberikan beberapa rekomendasi, salah satunya. ‘Pemkot Malang mengembalikkan penggunaan APBD untuk kepentingan publik, bukan untuk kepentingan internal pejabat, APBD adalah uang rakyat bukan uang warisan’.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here