Kuasa Hukum Nasabah Melaporkan Bank Jatim Ke OJK

Reporter: Mustain

Lamongan, Senin (28/11/2016) suaraindonesia-news.com – OJK alias Otoritas Jasa Keuangan telah meluncurkan konsep Trackable dan Traceable untuk menyelesaikan perselisihan antara nasabah dan bank atau lembaga keuangan lain. OJK adalah lembaga negara yang berwenang mengawasi dan menindak lembaga keuangan di Indonesia.

Mohammad Nasik (47) warga Desa Paciran, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan Jawa Timur, Melalui Kuasa Hukumnya Wellem Mintarja, SH, MH, Melaporkan Bank Jatim Cabang Lamongan Ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) senin (28/11/2019).

yang menjadi dasar Laporan Mohammad Nazik, bahwa pada tanggal 12 Juni 2015 Pelapor mendapatkan pencairan dana dari BANK JATIM Cabang Lamongan (Terlapor) sesuai dengan Nomor buku tabungan dari Bank JATIM Cabang Lamongan 02830342xx atas nama Moh. Nasik.

Bahwa mohammad Nasik  melakukan perjanjian kredit dengan pihak Bank Jatim Cabang Lamongan dalam jangka waktu tiga tahun yang berakhir pada tanggal 12 Juni 2018. Selama dalam perjanjian kredit tersebut Pelapor tidak pernah melakukan wanprestasi mulai dari pembayaran awal 12 Juni 2015 sampai dengan 14 November 2016;

Sekitar tanggal 21 November 2016 Pelapor dengan itikad baiknya mengajukan pelunasan kredit pada Bank Jatim. akan tetapi pihak Bank Jatim melarang Pelapor untuk menutup pelunasan kredit tersebut dengan alasan akhir tahun.

Bahkan Unit Head cabang Lamongan Kantor Kas Kranji, Kecamatan Paciran, yang bernama Suharjanto Widhi menerangkan pada Pelapor. “Situ ya butuh nasabah aku ya butuh nasabah,” Kata Suharjanto Widhi.

“Sampai detik ini saya bertanya apa maksut dari kalimat tersebut yang telah dilontarkan pada Hanjanto Widhi pada dirinya,”ujar Moh.Nasik kepada suaraindonesia saat dihubungi Via Handpone.Bahwa dari keterangan Para Terlapor dianggap terkesan  kurang terpuji (Moral Hazart).

Wellem Mintaharja, SH, MH sebagai kuasa Hukum Pelapor mengatakan,”Asas demokrasi ekonomi ditegaskan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 setelah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Bahwa perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Ini berarti fungsi dan usaha perbankan diarahkan untuk melaksanakan prinsip-prinsip yang terkandung dalam demokrasi ekonomi yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

“Asas kepercayaan (fiduciary principle) adalah suatu asas yang menyatakan bahwa usaha Bank dilandasi oleh hubungan kepercayaan antara Bank dan nasabahnya,”katanya.

Masih kata Wellem,”Bank terutama bekerja dengan dana dari masyarakat yang disimpan padanya atas dasar kepercayaan, sehingga setiap bank perlu terus menjaga kesehatannya dengan tetap mempertahankan kepercayaannya.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana terungkap di atas dengan ini kami  selaku Warga Negara Indonesia yang dilindungi oleh Hukum, meminta kepada Pimpinan Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan Pemeriksaan, Penyelidikan & Penyidikan atas tindakan dari BANK JATIM Cabang Lamongan.

Sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang  Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, dirumuskan bahwa, “Otoritas Jasa Keuangan, (OJK) adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini,”Punkas Wellem Mintarja.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here