KUA Cimanggis, Pelayanan Tidak Transparan

Depok,  suaraindonesia-news.com – Untuk mencari informasi terkait  pelayanan kemasyarakatan, seperti informasi pernikahan, biaya pernikahan, maupun waktu yang diperlukan dalam proses pengurusan surat pernikahan di  Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Cimanggis – Tapos rupanya sulit didapatkan.

Menurut staf dan penghulu KUA  Ahmad Fathoni, informasi tersebut bukan kewenangan dirinya maupun staf yang lain, melainkan kewenangan kepala KUA.

“Kami tidak bisa memberikan informasi itu, karena saya hanya staf dan penghulu walau hanya petunjuk teknis,” katanya kepada suara indonesia, Jum’at lalu (16/11/13).

Bahkan ketika ditanya depok SI, dirinya mengatakan media punya etika, KUA pun punya etika.

“Tidak bisa minta tanpa prosedur dari KUA walau dipaksa sekalipun, sekali gak bisa tetap tidak bisa,” ujar penghulu wilayah kelurahan Mekarsari dan Cisalak Pasar ini.

Ketika depok SI meminta nomor kotak dari kepala KUA untuk konfirmasi, dengan nada datar Ahmad Fathoni mengatakan tidak akan memberikan nomor kontak dari Kepala KUA.

“Tanpa seizin kepala, nomor kontaknya pun tidak bisa saya berikan,” cetusnya.

Sementara itu, staf dan penghulu yang lain Azhari juga mengatakan kewenangan semuanya ada di kepala KUA, dirinya hanya menjalankan tugas, tutur penghulu wilayah kelurahan Harja Mukti dan Curug ini.

Warga Depok meminta, pelayanan publik seperti pelayanan pernikahan harus lebih transparan kemasyarakat, bukan dipersulit seperti ini. Karena hal itu bertentangan dengan program pemkot kota Depok dalam Perbaikan pelayanan publik.

Reporter : Is

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here