KPU Sultra : Penetapan Calon Terpilih Menunggu Suket dari MK

Komisioner KPU Sultra, La Ode Abdul Natsir Muthalib

Reporter: La Ode Ali

KENDARI , Kamis (09/03/2017) , suaraindonesia-news.com – Penetapan calon kepala daerah terpilih pada Pilkada serentak 15 Februari 2017 yang diikuti tujuh daerah di Sulawesi Tenggara(Sultra) mengalami perubahan jadwal yang seyogianya dilaksanakan pada 8-10 Maret ini khsusnya bagi daerah yang tidak bersengketa di Mahkamah Konstitusi (MK). Selanjutnya penetapan akan dilakukan setelah surat keputusan (Suket) dari MK dikeluarkan pada 13 Maret 2017.

“Berdasarkan penjelasan dari MK melalui suratnya ke KPU RI bahwa informasi didaerah yang digugat maupun tidak digugat di MK baru akan di sampaikan ke KPU Tanggal 13 Maret nanti, sehingga penetapan calon terpilih masih menunggu itu,” kata Komisioner KPU Sultra, La Ode Abdul Natsir Muthalib melalui sambungan selulernya, Kamis (09/03/2017).

Sambil menunggu itu, sesuai surat petunjuk dari KPU RI, kata dia, diharapkan kepada KPU provinsi maupun KPU kabupaten/kota yang tidak bersengketa di MK agar melakukan penyesuaian tahapan yang sebelumnya 8-10 Maret, penetapan calon kepala daerah terpilih itu dilakukan diatas 13 Maret 2017.

“Sehingga teman-teman itu memberi ancang-ancang waktunya itu sekitar 14-16 Maret jadwal penetapan, tetapi itu kembali ke KPU kabupaten/kota yang bersangkutan yang disepakati melalui Pleno, misalnya Buton 8-10 Maret, nah itu dimundurkan tanggal berapa misalnya, setelah keluar keputusan dari MK itu misalnya penetapan dilakukan Tanggal 14 atau berapa gituh,” jelasnya.

Yang pasti, tambah Natsir, setelah menerima Suket dari MK tersebut, pihaknya akan memerintahkan ke KPU kabupaten/kota agar secepatnya melakukan penetapan kepada kepala daerah terpilih bagi yang tidak bersengketa di MK.

“Jadi kalaupun yang tidak digugat di MK maka keterangan itu juga kita akan dapatkan,begitu juga¬† kalau digugat kita akan dapatkan keterangan itu, intinya kita masih menunggu Suket dari MK,” tandasnya.

Adapaun dasar perubahan penetapan kepala daerah terpilih tersebut yaitu Surat Mahkamah Konstitusi RI Nomor 28/PAN.MK/3/2017 tanggal 2 Maret 2017 perihal Komfirmasi Jadwal Waktu Penerbitan Surat Keterangan Mahkamah Konstitusi Tidak terdaftarnya perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah; pokok surat menjelaskan bahwa Mahkamah konstitusi baru dapat menerbitkan surat keterangan perihal jadwal waktu penerbitan surat keterangan tidak terdaftarnya perkara perselisihan hasil pemilihan Kepala Daerah tanggal 13 Maret 2017.

Untuk diketahui Pilkada yang tidak ada permohonan perselisihan hasil pemilihan (PHP) di MK RI di Sulawesi Tenggara yaitu Kabupaten Buton, Kabupaten Muna Barat dan Kabupaten Kolaka Utara. Sedangkan Pilkada yang di dimohonkan PHP Pilkadanya di MK yaitu Kota Kendari, Kabupaten Bombana, Kabupaten Buton Selatan dan Kabupaten Buton Tengah.

Dan bagi daerah yang dimohonkan PHPnya di MK RI, Penetapan Calon terpilihnya menunggu putusan mahkamah konstitusi RI terkait permohonan dimaksud.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here