KPD, UU Keterbukaan Informasi Publik Belum Sepenuhnya Ditaati Oleh Pejabat Publik

Mubarok, Ketua LSM Komite Pembangunan Desa

Reporter: Anam

Bangkalan, Kamis 22/09/2016 (suaraindonesia-news.com) – UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik masih belum sepenuhnya ditaati oleh para pejabat publik khususnya dari tingkat pejabat daerah, kecamatan hingga pada level desa.

Mubarok selaku pimpinan LSM Komite Pembangunan Desa (KPD) Kabupaten Bangkalan Jawa Timur mengemukakan keprihatinannya pada kalangan birokrat yang notabeni pejabat publik yang tidak mau tunduk patuh pada Undang-undang.

“Sulit dijumpainya papan informasi proyek pada setiap pembangunan khususnya didaerah pedesaan menjadi salah satu bukti konkrit bobroknya manajemen pemerintahan karena berdampak buruk serta menghambat keikutsertaan peranan masyarakat untuk memantau penggunaan keuangan pemerintah,” tutur Barok rabu 21/09 disela rutinitasnya.

Dia juga menilai bahwa ketiadaan papan informasi berdampak negatif pada pejabat publik karena masyarakat secara langsung akan menilai negatif pada para pejabat juga karena terkesan ada penyelewengan terhadap kepercayaan yang telah diberikan masyarakat pada pejabat terkait.

“Papan proyek seharusnya dipasang pada setiap kegiatan pemerintah karena memang sudah menjadi aturan juga agar tidak menimbulkan bibit-bibit kecurigaan masyarakat pada para pejabat terkait khususnya pada kepala desa setempat,” sesal Mubarok salah satu pimpinan LSM di kota salak.

Dari hal tersebut dirinya menyarankan pada semua pihak yang bertugas dan berwewenang agar tunduk pada UU dengan cara melaksanankan setiap tupoksi yang diamanatkan.

“Makanya pemasangan papan itu harus segera direalisasikan,” tutupnya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here