KPD Desak Kejaksaan Proses Dugaan Penyimpangan Program Perpusdes

Reporter: Anam

Bangkalan, Senin 26/09/2016 (suaraindonesia-news.com) – Demi menjunjung essensi pelaksanaan amanah undang-undang No 6 Th 2014 terealiaasi disetiap desa khususnya di kabupaten Bangkalan Jawa Timur Moch Mubarok ketua LSM Komite Pembangunan Desa (KPD) layangkan surat audiensi No. :030/AUDS-KPD/BKL/IX/2016 pada kejaksaan.

“Kami berharap segera ada tindak lanjut oleh pihak kejaksaan karena ini merupakan berkas/temuan data yang kami peroleh yang ada indikasi penyimpangan terhadap amanah Undang-Undang No 6 Th 2014 Bab 3 Pasal 3 item i terkait kewenangan desa dan Bab 4 pasal 1 intinya sama terkait dengan kewenangan desa,” tuturnya saat ditemui usai menyerahkan surat audiensi pada kejaksaan, Senin (26/09).

Dia juga mengatakan dengan diserahkannya berkas tersebut kejaksaan akan semakin mudah dalam mengusut dugaan penyimpangan pada program perpusdes sehingga kedepan masyarakat desa bisa lebih mandiri dalam mengatur desanya tanpa ada campur tangan yang bersifat interfensi dari pihak manapun.

“Langkah ini tidak lain dan tidak lebih untuk memberi kewenangan secara penuh pada setiap desa, keleluasaan dan kemandirian terhadap desa sesuai prinsip UU No 6 tahun 2014, jangan kemudian upaya kami ini dibenturkan dengan kepala desa, karena desa itu harus mandiri, mampu mengatur keuangannya sendiri, serta mengatur kebutuhannya sendiri termasuk kebutuhan dalam memilih buku yang sesuai dengan potensi masing-masing desa,” tutur Moch. Mubarok seraya menjelaskan yang didampingi langsung oleh Denmaz Luqman selaku wakil ketua KPD.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here