Konversi lahan Pertanian Terus Terjadi, Pemerintah Diminta Keluarkan Regulasi

Reporter: Nazli MD

Blangpidie-Abdya, Suaraindonesia-news.com – Luas lahan areal pertanian di Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) sesuai Qanun Rancangan Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang mencapai sekitar 8.300 hektar kini seiring berjalannya waktu, jumlah tersebut semakin terancam akibat konversi lahan.

Masyarakat Kabupaten Abdya saat ini terus berlomba-lomba mendirikan bangunan serta rumah permukiman di areal persawahan, Akibatnya, luas lahan persawahan semakin menyempit.

Syamsuddin warga Desa Pulau Kayu Kecamatan Blangpidie kepada awak media ini memperkirakan dalam lima tahun terakhir areal persawanan di Abdya terus mengalami penyusutan dikarenakan saat ini masyarakat terus mendirikan bangunan dan rumah di areal persawahan yang diduga tidak berizin.

Diakuinya, maraknya pendirian permukiman di lahan persawahan itu bisa jadi disebabkan oleh sudah banyaknya akses jalan yang dibangun disejumlah areal pertanian,”Kondisi seperti ini sudah tidak bisa dicegah, selain akses yang sudah semakin mudah juga kebutuhan warga untuk membangun rumah,” sebut Syamsuddin.

Namun, Syamsuddin mengingatkan, bila fenomena itu terus dibiarkan tanpa adanya pengawasan dari Pemerintah melalui pihak-pihak terkait, maka akan sangat dikuatirkan keadaan itu akan berakibat buruk bagi masyarakat petani khususnya.”Jika lahan pertanian terus dikembangkan menjadi permukiman, ini sangat fatal bagi masyarakat Abdya itu sendiri,” tegasnya.

Kondisi itu, lanjut Rian bukan hanya terjadi di kecamatan Blangpidie ataupun Kecamatan Susoh saja, tetapi juga sudah hampir ke seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Abdya,”Sebagian areal persawahan yang berdekatan dengan jalan raya rata-rata sudah dikepling-kepling, sehingga tidak tertutup kemungkinan itu akan menjadi pemukiman bila pemerintah tidak mengatasinya,” tuntasnya.

Hal senada juga ditegaskan tokoh pemuda yang juga ketua PC IMM Abdya, Masrian Mizani. Ditegaskannya, pemerintah harus membuat regulasi pelarangan alih fungsi lahan itu untuk menyelamatkan areal pangan produktif dari pengaruh gejolak pertumbuhan ekonomi masyarakat yang lebih parah.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here