Kepala UPT Pendidikan Sapeken Menolak SK PLt Kepsek SDN Sapeken II

Sapeken, Suara Indonesia-News.Com – Kebijakan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur yang menerbitkan SK Surat Keputusan) Pejabat pelaksana tugas (PLt) untuk ditempatkan disekolah SDN Sapeken II dipersoalkan.

Pasalnya Orang nomer satu dijajaran Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep Moh. Sadik mengeluarkan surat keputusan yang mengundang kontroversi dikalangan Dewan guru, terkait dengan terbitnya SK PLt Kepala Sekolah SDN Sapeken II, yang sebelumnya dijabat Herman, S. Pd, SD, karena  termasuk dalam peroses ketentuan Priodesasi sehingga  diroling menjadi guru biasa dan selanjutnya segera diangkat Kepala Sekolah baru untuk menggantikan Kepala Sekolah sebelumnya.

Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Sapeken H.Jailani, S.Pd.MPd. Telah mengirimkan surat Permohonan yang berisi rekomendasi sekaligus nama bakal calon yang dianggap tepat diposisikan menjadi Kepala Sekolah di SDN Sapeken II yang terletak dikampung bukut Desa Sapeken.

“Kami sudah merekomendasikan satu nama yang dinilai tepat untuk menjadi Kepala Sekolah di SDN Sapeken II, dan sesuai ketentuan yang berlaku,”kata H. Jailani, S. Pd, M. Pd, Rabu (16/9/2015)’

H. Jailani, S. Pd, SD Kepala UPTD Pendidikan Kec. Sapeken
H. Jailani, S. Pd, SD Kepala UPTD Pendidikan Kec. Sapeken

Namun sebaliknya Kepala Dinas Pendidikan menerbitkan SK Pejabat sementara sebagai pelaksana tugas (PLt) yang kemudian surat keputusan itu dinilai tidak proporsional dan dianggap sarat dengan kepentingan politik.

Lanjut Kepala UPT, pihaknya tidak pernah diajak  musyawarah apalagi klarifikasi, padahal yang tau persoalan dilapangan kan UPT, apalagi kami merupakan Perpanjangan tangan Kepala Dinas Pendidikan, tegasnya kecewa dengan keputusan sepihak yang dilakukan Kepala Disdik Kabupaten Sumenep.

“Kami mintak agar SK PLt An.Rahmat saleh dibatalkan,” pinta H.jaek panggilan akrab Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Sapeken.

Sementara, Anggota Komisi IV DPRD asal kepulauan dari dapil 7 Moh.Imran, akhirnya  angkat bicara, menurutnya, ini hanya persoalan tehnis, dan yang lebih banyak tau tentang persoalan dibawah adalah Kepala UPT sebagai  perpanjangan tangan kepala dinas, katanya.

“Makanya Kepala Dinas tidak boleh langsung mengeluarkan kebijakan dalam bentuk apapun kalau itu berhubungan dengan persoalan yang terjadi ditingkat bawah seharusnya setiap masalah sebaiknya dikembalikan kepada UPT yang mengetahui langsung persoalan lapangan,”pinta  Imran saat dikomfirmasi melalui telpon selulernya, Rabu (16/9/2015).

Ia menambahkan, sebagai Kepala Dinas pendidikan sebaiknya mempertimbangkan SK PLt Kepala SDN Sapeken II agar semuanya berjalan baik serta dapat diterima oleh semua pihak, tanpa ada yang merasa dirugikan, pungkasnya.

Sampai tulisan ini diunggah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep belum bisa dihubungi.(Sur).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here