Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/BPN Adakan Sosialisasi Reforma Agraria

Kabaghumas Kementrian Agraria & Tata Ruang Harison Mocodompis (Kanan) Wakil Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Riza Patria, Kepala BPN Kota Bogor Ery Juliani Pasoreh

BOGOR, Jumat (12/10/2018) suaraindonesia-news.com – Kementrian Agraria dan Tata Ruang/BPN menggelar sosialisasi Reforma Agraria dalam rangka agenda besar Pemerintah, bertempat di ruangan Bale Pakuan Padjadjaran Suites Hotel & Resort  BNR Kota Bogor, Jumat (12/10).

Komisi II DPR RI sedang menyusun undang-undang (RUU) pertanahan, kita ingin lahan ini di kuasai oleh negara dan dipergunakan seluas-luasnya untuk kepentingan rakyat sebagaimana pasal 33, bahwa bumi dan air yang ada di dalamnya di kuasai di kelola oleh negara di peruntukan kepada rakyat, demikian dikatakan Wakil Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Riza Patria, kepada awak media usai acara.

Menurutnya, harus ada sistem yang lebih baik terkait masalah pertanahan agar tidak ada lagi konflik – konflik pertanahan di seluruh wilayah Indonesia ini. Konflik pertanahan bisa teratasi agar bisa dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat ungkapnya.

Ditambahkan Ahmad Riza bahwa kepentingan rakyat dalam pertanahan adalah agar tidak ada terjadi alih-alih fungsi lahan pertanian yang berlebihan.

“Kita ingin membangun swadaya pangan maka perlu ada pengaturan terkait lahan dan tanah, saya kira itu yang penting jangan ada lagi sertifikat-sertifikat ganda,” tuturnya.

Ditempat yang sama Kabaghumas Kementrian Agraria & Tata Ruang Harison Mocodompis menjelaskan, reformasi agraria ini adalah agenda besar pemerintah terkait dengan pelaksanaan retribusi tanah dan retribusi aset.

“Kita harus mensosialisasikan kepada seluruh sthekholder, agar dapat sampai kepada seluruh masyarakat, ini merupakan program besar pemerintah yang harus disukseskan, karena kaitan dengan tanah ini tidak bisa hanya BPN saja yang melaksanakan harus butuh dukungan semua pihak,” jelasnya.

Dikatakan Harison, bahwa yang disosialisasikan tersebut banyak landasan hukumnya, filosofi reformasi agraria dengan bertujuan untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat dan menghindari konflik-konflik agraria, sengketa-sengketa pertanahan sampai kemudian hal-hal yang berkaitan dengan masyarakat agar memperoleh hak atas tanah.

“Kita berharap setelah diadakannya sosialisasi ini masyarakat memperoleh manfaat yang benar-benar maksimal artinya masyarakat bisa mensertifikatkan tanah,” pungkasnya.

Reporter : Iran G Hasibuan
Editor : Amin
Publisher : Imam

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here