Kemenag Kota Batu Jadi Pilot Project Zona Integritas

Sosialisasi publik

Kota Batu, Suara Indonesia-News.Com – Kementrian agama  (Kemenag) kota Batu  tahun 2015 ini menjadi pilot project  zona integritas sebagai wilayah bebas korupsi (WBK). Kemenag  Kota Batu  ini dijadikan contoh  pelayanan terbaik dalam hal pencegahan korupsi, penigkatan kualitas pelayanan publik, dan reformasi birokrasi  di lingkungan kerjanya di Kota Batu

Guna  mewujudkan  program  berkelanjutan  WBK,  Kemenag kota Batu  mempererat jalinan komunikasi dengan insan pers,  yaitu dengan menggelar Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik dan Media Gathering, Kamis (3/12/2015).

Selain diikuti oleh awak media yang bertugas di Kota Batu, kegiatan sosialisasi ini juga diikuti oleh para guru agama MI, MTs dan MA serta Kepala KUA se- Kota Batu.

Hadir sebagai narasumber dalam kegiatan tersebut H Jamal, Kepala Kemenag Kota Batu serta Ketua PWI Malang, Sugeng Irawan. Kegiatan ini dimanfaatkan oleh Kemenag untuk menjelaskan kebijakan kantor Kemenag Kota Batu tentang publikasi dan dokumentasi.

“Kami terima kasih , selama ini hubungan kita  wartawan  terjalin dengan baik, Hubungan yang baik ini telah mengantarkan kantor Kemenag menjadi salah satu dari dua kota yang menjadi pilot project pelayanan terbaik” kata Jamal .

Dalam Zona Integritas, Kemenag Kota Batu dan Kemenag Sidoarjo menjadi pilot project wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. “Salah satu poin yang membuat terpilih adalah interaksi kita dengan teman-teman jurnalis,” terang Jamal.

Ia menegaskan Kemenag akan melaksanakan keterbukaan informasi public. Meski demikian ia mengharapkan masyarakat maklum ketika pihaknya tidak membuka secara keseluruhan informasi yang ada di Kemenag Kota Batu.

Pasalnya tidak semua informasi bisa dipergunakan sebagai konsumsi public. Ada informasi yang hanya diperuntukkan untuk keperluan Kemenag Kota Batu dalam melaksanakan pelayanannya kepada masyarakat.

Sementara itu, Sugeng Irawan memberikan sosialisasi terkait tugas pers dalam pembangunan. Irawan menjelaskan tentang kode etik jurnalistik yang harus dilakukan oleh para awak media.

“Kalau ibu dan bapak pernah dirugikan oleh media, bisa dipakai hak jawab, harus dicari wartawannya untuk diklarifikasi terkait pemberitaan yang menurut bapak dan ibu salah,” ujar Irawan.

Dalam UU Pers maupun kode etik, seorang jurnalis wajib memberikan hak jawab yang diminta jika terjadi kesalahan. “Kalau memang tidak dilakukan, bisa dilaporkan ke Dewan Pers,” ujar Irawan. (Adi Wiyono).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here