Kembali Kepung Istana, Aiansi Tarik Mandat Rezim Jokowi-Jk Mengeluarkan Maklumat

Ribuan Massa Saat Berorasi Di Depan Istana Presiden

JAKARTA, Suara Indonesia-News.Com – Sedikitnya ribuan massa yang terdiri dari Mahasiswa, Pedagang kaki lima, Pemuda dan elemen masyarakat lainnya kembali mendatangi Istana Presiden, Rabu (30/9/2015).

Kedatangan ribuan massa tersebut untuk menuntut Jokowi-Jk mundur dari jabatannya, karena dianggap Sejak kepemimpinnya, rakyat dan bangsa Indonesia semakin sulit memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, semakin miskin dan sengsara akibat krisis ekonomi yang dialami Indonesia.

Beni Pramula komando dalam gerakan ini yang juga Ketua Umum DPP Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah mengatakan, sampai hari ini Sejak jokowi-jk memimpin Bangsa dan Negara, daya beli rakyat semakin menurun, harga kebutuhan pangan dan energi melambung, terjadi gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal dimana-mana, kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat semakin merosot menembus Rp. 14.800 per USD, ekonomi rakyat semakin melamban, UMKM omsetnya anjlok hingga 40% bahkan gulung tikar, serta PKL digusur semena-mena dan akan diusir dari kawasan wisata diseluruh Indonesia, sungguh memprihatinkan rezim Jokowi-JK mengeluarkan kebijakan deregulasi pelonggar ijin toko modern.

“Sampai hari ini Sejak jokowi-jk memimpin Bangsa dan Negara, rakyat dan bangsa Indonesia semakin sulit memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, semakin miskin dan sengsara akibat krisis ekonomi yang dialami Indonesia, dimana daya beli rakyat semakin menurun, harga kebutuhan pangan dan energi melambung, terjadi gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal dimana-mana” katanya.

Dalam gerakan ini menganggap Deregulasi ini jelas dan tegas melanggar Pancasila dan UUD 1945 karena akan segera mematikan, menjajah ekonomi dan mata pencarian rakyat Indonesia, dimana saat ini saja sudah 3500 pasar tradisional dan jutaan pedagang kelontong gulung tikar akibat keberadaan Toko Modern yang membludak sejak diterbitkannya Perpres RI Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern.

“Bukan saja Kedaulatan Ekonomi Bangsa yang robek, lebih dari itu, Kebijakan Deregulasi Perlonggar Ijin Toko Modern Rezim Jokowi-JK menjadi ancaman nyata disintegrasi bangsa Indonesia, eksistensi dan keutuhan NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945,”Bebernya.

Oleh karena itu, menurutnya, jika dibiarkan dan dipaksakan, maka pada akhirnya dapat membubarkan Indonesia sebagai bangsa dan negara yang merdeka dan berdaulat.

Beni yang juga pengagas Aliansi tarik mandat jokowi-jk ini menerangkan, pihaknya hari ini dari berbagai elemen masyarakat, dengan memperhatikan, merasakan dan mengikuti laju kehidupan bernegara sejak Jokowi-Jk memimpin dan atas nama Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT., seperti yang termaktub dalam isi maklumat bersama kami yang ditandatangani secara bersama pada saat aksi didepan istana, yakni: Ketua Umum DPP APKLI, DPP IMM, PP GPII, PP HIMMAH, DPP IKAPPI, PAPERNAS, LSC, BEM UHAMKA, GMPRI, LMPN, KOBAR, HIGEMURA, SERIKAT BOEMI PUTRA, FP3R, PDJ, LASKAR JAKARTA BARU, PENA DKI JAKARTA. bersama Ketua-ketua Umum Pemuda, Mahasiswa, dan kekuatan elemen Bangsa Indonesia lainnya mengeluarkan: Maklumat  30 September 2015 pedagang kaki lima, Pemuda, Mahasiswa dan kekuatan elemen Bangsa Idonesia- melawan penjajahan ekonomi dan mata pencarian rakyat deregulasi pelonggar ijin toko modern pemerintahan Jokowi-JK.

Kami Ketua-ketua Umum memerintahkan jajaran pengurus dan kader-kader di seluruh Indonesia untuk: Menolak dan atau Melawan Pelaksanaan Deregulasi Perlonggar Ijin Toko Modern oleh Pemerintahan Pusat, serta Pemerintahan Provinsi, Kabupaten dan Kota Diseluruh Indonesia karena penjajahan ekonomi dan mata pencarian rakyat dan melanggar jelas dan tegas melanggar Pancasila dan UUD 1945, Melindungi serta mempertahankan ekonomi dan mata pencarian rakyat, baik usaha formal maupun informal dari penjajahan Toko Modern dan atau bentuk serta modus lain penjajahan kongsi kapitalis multinasional untuk menegakkan kedaulatan ekonomi bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, Menolak dan atau melawan kehadiran Toko Modern akibat pelaksanaan Deregulasi Perlonggar Ijin Toko Modern Rezim Jokowi-JK yang menjajah ekonomi dan mata pencarian rakyat Indonesia, Menyegel dan atau menutup Toko Modern yang tidak memiliki izin dan atau yang buka 24 jam sesuai dengan tata peraturan dan perundangan yang berlaku di NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, Mendesak Lembaga Perwakilan Rakyat (DPR RI, DPD RI, dan MPR RI) segera melaksanakan Sidang Istimewa untuk memberhentikan Presiden RI, Joko Widodo dan Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla karena telah melanggar Pancasila dan UUD 1945 sesuai dengan tata peraturan dan perundangan yang berlaku di Negara Kesatuan RI.

Demikian Maklumat ini dikeluarkan untuk dilaksanakan, dan dimaklumi oleh para pihak pemangku kepentingan, baik pemerintah maupun diluar pemerintah untuk melindungi, dan mempertahankan ekonomi dan mata pencarian rakyat, menegakkan kedaulatan ekonomi bangsa, menjaga dan mempertahankan keutuhan  NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. (Hasan).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here