Kejari Taken MoU Dengan Para Kades di Jember

Penandatangan MOU antara Kejari dengan salah satu Camat, disaksikan Ibu Bupati Jember

Reporter: Guntur Rahmatullah

JEMBER, Kamis (8/6/2017) suaraindonesia-news.com – Dengan difokuskannya Desa sebagai ujung tombak Pembangunan Indonesia, maka Pemerintah Pusat memberikan Anggaran Desa dimana dari tahun ke tahun jumlahnya semakin meningkat.

Oleh karena itu, Pemkab Jember menggandeng Kejaksaan Negeri (Kejari) Jember dalam upaya memberikan pelayanan hukum, utamanya dalam pengelolaan Anggaran Desa tersebut.

Bertempat di Pendopo Kelurahan Paleran, Kec. Umbulsari (8/6), Kejari Jember Menggelar Penandatanganan MoU Dengan 65 Kepala Desa di 6 Kecamatan, Diantaranya Kecamatan Umbulsari, Gumukmas, dan Kencong.

Termasuk juga dengan Kecamatan Jombang, Kecamatan Puger dan Kecamatan Balung.

MoU ini terkait pemberian layanan hukum kepada para kepala desa dalam bidang hukum perdata serta tata usaha negara, utamanya dalam penyerapan anggaran desa.

Kepala Kejari Jember, Ponco Hartanto menjelaskan bahwa dengan ditakennya MOU ini, para kepala desa tidak usah risau lagi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hukum saat menjalankan tupoksi sebagai kepala desa.

“Kepala Desa jangan risau lagi jika ada masalah hukum, urusan hukum bisa meminta bantuan kami, bapak dan ibu kepala desa tidak usah lagi susah-susah mencari pengacara, pemerintah desa dapat menggunakan pengacara negara kami dengan gratis,” ucap Ponco dalam sambutannya.

Bantuan jasa hukum pengacara negara disediakan untuk BUMN, BUMD, BUMDES, Instansi Pemerintahan Tingkat Propinsi, Kabupaten dan Desa.

MOU ini poin utamanya adalah pemberian pengawalan serta pendampingan hukum kepala para kepala desa dalam menjalankan tupoksinya.

“Dengan ditakennya MOU ini, diharapkan para kepala desa semakin meningkat pemahamannya dalam hal administrasi hukum, utamanya dalam pengelolaan anggaran Desa,” sambungnya.

Salah satu kepala desa yabg hadir dalam acara ini, Mahrus Hudi, Kepala Desa Mundurejo, Kecamatan Umbulsari mengatakan bahwa ini merupakan kabar gembira baginya selaku kepala desa untuk lebih meningkatkan pemahaman regulasi dalam pengelolaan anggaran desa.

“Ini sangat efektif guna meningkatkan kemampuan SDM dari para kepala desa, sehingga dengan adanya MOU ini yang dilatarbelakangi dengan SDM kepala desa yang belum mampu memahami regulasi pengelolaan anggaran desa, sehingga perlu pendampingan,” ucap Hudi.

Selanjutnya pelayanan hukum ini akan diberikan kepada seluruh kepala desa di seluruh Kecamatan di Kabupaten Jember secara bertahap.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here