Empat Kepala SKPD Raja Ampat, Di Non Jobkan

Suasana Saat Pelantikan Dan Rotasi Di SKPD Pemda Raja Ampat
Raja Ampat, Suara Indonesia-News.Com – Bertempat di aula ruang rapat Bupati Raja Ampat, Kamis (4/6/2015), Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Raja Ampat, melaksanakan pelantikan dan rotasi dibeberapa  Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD), pasca mendaftarnya Lima orang birokrasi ke DPD II Partai Golkar Raja Ampat, sebagai Balon Kepala Daerah.
Ke Lima orang dari birokrasi tersebut antara lain, Ferdinand Dimara jabatan Sekda,Yance Mambrasar Kepala Dinas Pendapatan Daerah, Artemas Mambrisauw kepala Bappeda, Willem Mambrasar kepala Dinas Pemuda Olahraga, Imanuel Urbinas kepala Dinas Kelautan dan Perikanan.

Akhirnya  Empat orang diantaranya di non jobkan dari jabatannya,kecuali Ferdinand Dimara yang menjabat Sekda, pasalnya masih menunggu rekomendasi dari Gubernur Provinsi Papua Barat Abraham O.Atururi terkait pergantian posisi jabatan Sekda.

DR. Akbar Ali Saat memberikan Keterangan Kepada Wartawan Suara Indonesia
DR. Akbar Ali Saat memberikan Keterangan Kepada Wartawan Suara Indonesia

Kepala adan Kepegawaian Daerah (BKD) Raja Ampat, Samgar Sosir,SH, MH menuturkan kepada media ini, “sesuai dengan Undang-Undang (UU) No.5 Tahun 2014,Aparatur Sipil Negara (ASN) ,bagi para Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berkampanye,apalagi mendaftarkan diri dalam UU ASN tidak diperkenankan,ini semua dilakukan agar tidak terjadi kefakuman dalam pelayanan,”tutur Smgar Sosir.

Saat dibeber pertanyaan terkait ke Lima Birokrasi yang telah sah mengundurkan diri sebagai PNS, Samgar mengatakan,”baru dua orang, yakni Artemas Mambrisauw dan Imanuel Urbinas,namun yang belum mengundurkan diri diberikan waktu sampai tahapan KPU Raja Ampat untuk pendaftaran calon,jika tidak jadi, endaftar maka mereka akan kembali menjadi PNS,” ungkap Samgar Sosir saat ditemui, Kamis (4/6) di kantornya usai pelaksanaan pelantikan dan rotasi.

Hal senada diungkap Bupati Raja Ampat Drs. Marcus Wanma.M.Si “terkait di non jobkannya ke Empat orang tersebut semata-mata demi memudahkan pelayanan agar tidak terjadi kefakuman di SKPD dan menghindari penggunaan fasilitas jabatan sebagai PNS, pasalnya ini perintah UU, untuk jabatan Sekretaris Daerah (Sekda),masih menunggu rekomendasi dari Gubernur Papaua Barat”, tutur Marcus Wanma saat ditemui,Jumat (5/6/2015) di ruangannya.

Di tempat terpisah DR.Akbar Ali Kepala Sub Direktorat Politik Dalam Negeri (KEMENDAGRI) menyampaikan,”Sesuai dengan Undang-Undang Pilkada No 8 Tahun 2015 ,bahwa syarat yang mengajukan untuk menjadi calon khususnya dari perseorangan maupun dari partai politik,ketika mau mendaftarkan diri menjadi calon kepala Daerah maupun Wakil Kepala Daerah ,maka mereka wajib hukmnya mengundurkan diri dari PNS,tujuannya dalam rangka menjaga profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)”, kata Akbar Ali saat ditemui, Senin (1/6/2015) disela-sela kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan  Pemilukada Tahun 2015 di kantor Kesbangpol di Waisai Raja Ampat. (Zainal)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here