Jember Sudah Punya Perbup Pengendalian Gratifikasi, Saatnya Implementasi

Group Head Program, Andy Purwana saat memberikan penjelasan tentang gratifikasi. (Foto: Guntur Rahmatullah)

JEMBER, Kamis (13/9/2018) suaraindonesia-news.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang mempunyai rencana strategis pencegahan korupsi dimana saat ini sedang digencarkan sosialisasi ke kota/kabupaten seluruh Indonesia.

Group Head Program, Andy Purwana menjelaskan bahwa peraturan tentang gratifikasi ini masih baru sejak 2001, jadi pihaknya terus lakukan sosialisasi terutama di Pemerintah Kabupaten/Kota.

Andy menjelaskan Gratifikasi atau pemberian hadiah kepada Pegawai Negeri dan Penyelenggara Negara (Pn/PN) sesuai Pasal 12B dan 12C UU No. 20/2001 tentang tindak pidana korupsi (tipikor) kepada para Kepala OPD, Camat, Kepala Desa se-Kabupaten Jember di Pendapa Wahyawibawagraha tadi siang.

“Rencana strategis pengendalian gratifikasi ini akan dijalankan oleh sekretariat bersama yang terdiri dari 5 lembaga yaitu Bappenas, Kemenpan RB, Kemendagri, KSP dan KPK sendiri,” terang Andy.

Baca Juga: Bupati Jember : Pelebaran Jalan Menuju Bandara Itu Sudah Masuk Masterplan

Dia mengapresiasi bahwa Pemkab Jember telah mempunyai produk hukum yaitu Peraturan Bupati (Perbup) tentang pengendalian gratifikasi dikeluarkan pada 2016, oleh sebab itu sekarang saatnya implementasi.

“Over all sih yang nanti kita fokuskan adalah adanya produk hukum pengendalian gratifikasi, Jember sudah ada, unit pengendalian gratifikasi nya pun itu sudah ada, tinggal apa? Sekarang tinggal implementasinya artinya temen-temen kemarin yang menerima gratifikasi itu belum lapor, harapannya sudah mulai mau melapor,” pinta Andy.

Sementara itu Bupati Jember, dr. Faida, MMR bersyukur atas terselenggarakannya sosialisasi ini sehingga menjawab mengenai keragu-raguan yang selama ini belum diketahui oleh para Aparatur Sipil Negara (ASN) di wilayah Pemkab Jember.

“Sosialisasi hari ini terbukti banyak pertanyaan keragu-raguan telah terjawab, sehingga sangat bermanfaat bagi ASN di Jember,” kata Bupati Jember, Faida.

Adanya Perbup tentang pengendalian gratifikasi yang telah dikeluarkan pada tahun 2016, menurutnya upaya pencegahan tipikor memerlukan payung hukum yang jelas.

Reporter : Guntur Rahmatullah
Editor : Amin
Publisher : Imam

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here