Jelang Pilkada Lumajang 2018, Satpol PP Habisi Ribuan Bener

Kasatpol PP Kabupaten Lumajang, Basuni saat diwawancarai media

LUMAJANG, Selasa (14/11/2017) suaraindonesia-news.com – Satpol PP Kabupaten Lumajang, dalam 3 bulan menghabisi ribuan banner para kandidat bakal calon bupati (bacabup) dan bakal calon wakil bupati (bacawabup) Kabupaten Lumajang yang berencana maju dalam Pilkada Kabupaten Lumajang 2018 mendatang.

Satpol PP sudah menghimbau kepada para bacabup dan bacawabup untuk mematuhi aturan terkait pemasangan reklame melalui tim suksesnya.

Jika tidak, kata Kepala Satpol PP Kabupaten Lumajang, Basuni kepada media mengatakan jika pihaknya tak segan-segan lagi mencopot paksa, dikarena melanggar peraturan Bupati (Perbup).

“Himbauan ini sudah sering kami sampaikan karena menjelang pilkada ini, kepada tim sukses para calon, jika di sejumlah wilayah sudah bermunculan reklame berupa banner, spanduk, dan baliho milik para kandidat bakal calon bupati, calon wakil bupati, hingga calon gubernur yang mencapai ribuan,” ujarnya.

Bahwa sesuai Perbup Nomor 54 Tahun 2016 tentang reklame, kata Basuni, di Perbup tersebut telah diatur tata cara pemasangan reklame sekaligus penempatannya.

“Kami takkan melihat itu siapa, kami normatif. Ketika salah, tetap kita tertibkan. Dan itu berlaku untuk semua reklame,” katanya lagi.

Baca Juga: Tahun 2018, Wacana Kerjasama Media Mingguan Akan Dihapus 

Selain harus sudah mengantongi ijin dan membayar pajak, ditegaskan Basuni, bahwa reklame tidak boleh dipasang dengan cara dipaku, ditempel, dipasang di jembatan, dan melintang di atas jalan.

“Kalau dipasang melintang di jalan misalnya, itu sangat membahayakan pengguna jalan. Seumpama spanduk sobek, kemudian putus bisa melukai pengendara,” tambahnya.

Pemasangan reklame, seperti didalam aturannya juga tidak boleh di depan kantor atau fasilitas pemerintahan, sekolah, tempat ibadah, dan ruang publik. Pengecualian larangan tersebut hanya untuk reklame berisi himbauan untuk masyarakat dan sudah mengajukan ijin ke bupati atau dinas terkait.

Sementara itu, menurut Komisioner Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupatenl Lumajang, Amin Sobari kepada media menjelaskan juga bahwa saat ini bukan masuk dalam agenda kampanye.

“Kami memang sering menemui banner para calon Bupati dan calon Wakil Bupati yang melanggar, dan kami juga sudah mengimbau kepada parpol, calon bupati, pengusaha terkait pemasangan reklame, sebab waktu penetapan calon belum ada dari KPU Kabupaten Lumajang,” ungkapnya.

Kalau sudah ada penetapan dari para calon Bupati dan calon Wakil Bupati, maka kata Amin pihaknya sudah berhak untuk melarangnya.

“Kalau sudah ada penetapan, itu sudah masuk ke wewenang kita di Panwaslu, tapi jika belum ya tetap itu ranah Satpol PP sebagai penegak Perda,” pungkasnya. (Afu/Jie)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here