Ikut Sertakan Dalam Pilkada SAD Dan Pantau Titik Rawan Kecurangan

Reporter: Inro
Jambi, Jumat (13/01/2017) suaraindonesia-news.com – Pimilihan kepala daerah yang akan diadakan serentak jilid II di Provinsi Jambi dan seluruh Indonesia yang akan digelar pada 17 Februari mendatang.

Gubernur Jambi, Zumi Zola Zulkifli memimpin rapat pilkada serentak  Jum’at (13/1) ruang utama kantor  Gubernur Jambi.

Turut dihadiri  dihadiri Plt Sekda, Erwan Malik Mewakili Kapolda, Kabinda serta dari KPU, Banwaslu dan Forkompimda tiga Kabupaten Muaro Jambi, Sarolangun serta Tebo.

Dikatakan Zumi Zola, agar semua  memfokuskan kepada netralitas pemilih untuk pihak aparatur sipil negara(ASN), anggaran biaya, data pemilih dan laporan kecurangan yang terjadi di tiga Kabupaten melakukan pemilihan serentak ini.

Selanjutnya,  mengingatkan kepada pihak panwaslu dan KPU menjaga pemilihan serentak ini untuk berjalan aman, nyaman, jujur dan adil.

“Juga meminta untuk pihak KPU meningkatkan antusias masyarakat untuk mengikuti pemilihan serentak ini,” jelasnya.

Tiga kabupaten yang mengikuti pemilihan serentak ini  untuk prioritas terhadap suku anak dalam (SAD) yang mengikuti pemilihan ini.

“Apalagi untuk wilayah sarolangun itu bisa jadi kendala, dikarenakan untuk SAD itu sudah cukup bisa diikutkan dalam pilkada serentak,” ucapnya.

Karena dalam pilgub 2015 yang lalu SAD ini sudah terdata dan mempunyai e-ktp tetapi yang belum harus mempunyai surat keterangan sementara dari dukcapil di daerah masing-masing.

“Surat keterangan sementara yang dikeluarkan dukcapil tidak bisa dikeluarkan begitu saja, ada tahapan-tahapannya,”tegasnya.

Sementara itu Ketua Baswaslu, Asnawi mengatakan, sudah mempersiapkan adanya tenaga-tenaga sumber daya manusia yang sudah dilatih.

“Terutama kepada PPK, mereka harus mengawasi dan memantau dari masing-masing paslon, kalau terjadi tindak pidana kita langsung memberikannya,”terangnya

Begitu juga dengan Ketua KPU Provinsi jambi, Subhan  benar yang dijelaskan oleh Gubernur Jambi bahwa SAD itu mempunyai hak untuk memilih.

“Mereka sudah telah terdata dan pernah ikut dalam pemilihan gubernur tahun yang lalu, dan juga mereka mempunyai KTP dan bagi yang belum segera meminta surat keterangan sementara,” jelasnya.

Serta KPU akan selalu berkoordinasi kepada pihak Bawaslu, Polisi dan TNI bila terjadi kerusuhan dalam pilkada.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here