Ikut Aktif Kampanye Pilgub Jatim, Panwaslu Lamongan Rekom Pemberian Sanksi Pelanggaran Tiga Perangkat Desa

LAMONGAN, Senin (11/06/18) suaraindonesia-news.com – Tiga Perangkat Desa berdasarkan putusan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, merekom agar ketiga Perangkat Desa dikenakan sanksi atas terbukti mengikuti secara aktif kampanye Pemilihan Gubenur (Pilgub)  Jatim di Rumah Makan Aqila Lamongan.

Tiga perangkat yang terancam itu antara lain; Adenan Kohar Kasi Kesmas Desa Sumberhaji, Kecamatan Sukodadi. H. Hartono Kepala Dusun Nongko, Desa Candisari, Kecamatan Sambeng, dan Kholid Mawardi Kasun Warukulon, Desa Warukulon, Kecamatan Pucuk.

Bawaslu Lamongan sudah memberikan surat Rekom ke masing – masing Kepala Desanya untuk menindak lanjuti kejenjang pemberian sanksi Ketiga perangkat yang terbukti melanggar ketentuan UU Desa Pasal 51 huruf (J) tentang larangan perangkat desa.

“Suratnya sudah dikirim dan diterimah 3 Kades yang perangkatnya terlibat dikegiatan Kampaye salah satu Paslon ( no urut 2) Pilgub 2018,” kata Toni Wijaya Ketua Bawaslu Lamongan, Senin (11/06).

Menurutnya, Bawaslu tidak memiliki kewenangan memberi sanksi, hanya memberi rekom, selanjutnya sanksi ditangan Kepala Desa karena mereka perangkat desa. Ketentuan pemberian Sanksi ada pada UU desa dan turunannya terkait perangkat desa melanggar larangan perangkat desa.

“Jadi itu yang memutuskan sanksinya Kepala Desanya,” pungkas Ketua Bawaslu Lamongan.

Sementara Ketiga Kades saat di tanya secara terpisah soal tindak lanjut surat rekom Bawaslu Lamongan, berbeda pemahaman menyikapinya.

Kades Warukulon, Nur Hasan, mengatakan,  jika pihaknya segera menyampaikan dan mengkomunikasikan persoalan itu kepada camat.

“Saya akan konsultasikan dulu ke Camat, setelah itu saya menunggu rekomendasi Pak Camat, Surat Rekomendasi Camat nanti kalau sudah ada, mejadi pertimbangan menetapkan Surat Keputusan sanksinya (SK Kepala Desa Warukulon terkait sanksi, red), baru saya bisa bicara sanksinya apa yang akan tertuang di SK saya nanti,” ujar Nur Hasan. Senin siang (11/06).

Menurutnya, pihaknya perlu dikonsultasikan terlebih dulu kecamat adalah bagaimana ketentuan sanksi, proses dan tatakelolah pelaksanaan sanksi.

“Inikan pihak kecamatan masih dalam masa liburan Hari Raya Idul Fitri, kita tunggu hari kerja baru saya berkonsultasi ke pak Camat, sabar ditunggu ya mas, jangan sampai salah melangkah saya nanti,” pungkasnya.

Sementara menurut Kades Candisari, Kecamatan Sambeng, Budiarto, mengatakan sesuai tahapan Undang – Undang tidak langsung memberikan sanksi, namun melalui teguran dahulu.

“Tiap teguran itu berlaku 14 hari, sampai tiga kali, kalau sampai teguran ketiga maka sudah kita berhentikan sementara dari jabatan. Sebulan kita perhatikan, selama satu bulan masih mengikuti aktif akan kita pertimbangkan lagi,” jelasnya.

Ia mengaku, jika hal tersebut sudah diantisipasi pihaknya dengan berkonsultasi ke Camat dan kasipem pemerintahan Kecamatan Sambeng sebelum surat dari Bawaslu Lamongan ia terima.

Sedangkan untuk Kepala desa Sumberaji, Kecamatan Sukodadi belum bisa dimintai keterangan, karena keterbatasan akses komunikasi ke Kades Sumberaji terkait Surat Rekom Bawaslu Lamongan tentang keterlibatan perangkatnya di acara kampaye Pilgub Jatim 2018.

Reporter : Idah Dwi Rakhma
Editor : Amin
Publisher : Imam

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here