Ganti Rugi Tanah Adat Belum Dibayar, Komau Banta Gelar Aksi Demo Damai di Kantor Bupati Raja Ampat

Ratusan massa saat menggelar aksi demo damai, di halaman kantor Bupati Raja Ampat, Jalan kompleks perkantoran Pemkab Raja Ampat, Kelurahan Warmasen, Distrik (Kecamatan red) Kota Waisai, Ibukota Kabupaten Raja Ampat, Rabu (29/3/2017)

Reporter : Zainal Laadala

RAJA AMPAT, Rabu (29/3/2017) suaraindonesia-news.com – Ratusan massa yang mengatasnamakan diri dari  Komau Banta (Koalisi Masyarakat Peduli Pembangunan Tanpa Perbedaan) menggelar aksi demo damai, di halaman kantor Bupati Raja Ampat, Jalan kompleks perkantoran Pemkab Raja Ampat, Kelurahan Warmasen, Distrik (Kecamatan red) Kota Waisai, Ibukota Kabupaten Raja Ampat, Rabu (29/3/2017) pukul 09:00 waktu setempat.

Disela jalannya aksi demo, Charles AM Imbir selaku koordinator aksi saat ditemui suara indonesia-news.com mengatakan, aksi demo ini adalah menuntut terkait ganti rugi tanah adat yang belum dibayarkan, dan APBD 2016 kemudian Pemerintahan yang dilaksanakan dengan tata kelola yang dibuktikan dengan pelantikan-pelantikan, yang terindikasi melanggar Anjab dan prosedur-prosedur kepegawaian.

“Kemudian ada kasus-kasus APBD, yang sebenarnya tidak harus dilaksanakan juga sudah dilaksanakan. Ada beberapa diantaranya ada yang sebenarnya tidak terbangun, sehingga kasus-kasus ini terindikasi sebagai kasus korupsi atau merugikan keuangan negara. Dengan demikian persoalan ini harus dituntut, karena Bupati Kabupaten Raja Ampat dianggap gagal atau tidak mampu melaksanakan tugasnya,” kata Charles.

Charles berharap, APBD kebijakan Pemda yang sudah ditetapkan DPRD harus dilakukan, perbaikan tata kelola bersama dengan birokrasi.

“Contoh yang paling gampang adalah perbaikan hubungan antara Bupati dan Wakil Bupati yang selama ini memang kacau, kemudian masalah birokras sampai hari ini terlihat kacau balau, dan itu harus dilakukan,” ungkapnya.

Charles menjeleskan, yang terlibat dalam aksi demo ini adalah masyarakat suku maya. Dimana, mereka menuntut hak ganti rugi terkait proyek jalan JLW, ada juga masyarakat yang menuntut tanah Waisai. Namun,hingga hari ini  belum juga terealisasi. Aksi ini juga melibatkan Dewan Adat dari Raja Ampat, Biak dan Papua.

Pantauan dan informasi di lokasi peristiwa, aksi demo ini berjalan dengan tertib dan aman. Sebelum membubarkan diri, sekitar pukul 17:00 WIT masyarakat suku Maya melakukan prosesi adat sembari menaruh bambu di pintu masuk ruangan Kantor Sekretariat Daerah Pemkab Raja Ampat. Sebagai tanda mereka siap untuk melakukan mediasi dengan Bupati Raja Ampat.

Hal senada diungkap Plt Sekda Raja Ampat, Yusuf Salim usai menemui pendemo.

“Bambu itu hanya tanda, bahwa mereka pernah datang. Sehingga mereka berharap ada mediasi, ada waktu pak Bupati untuk bertemu dengan mereka. Saat ini Bupati belum ada ditempat lagi rapat, belum bisa ditemui,” ujar Yusuf Salim.

Aksi tersebut mendapat pengawalan ketat ratusan aparat Kepolisian (Polres Raja Ampat red), dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) serta di backup puluhan anggota TNI (Koramil 1704-03/Saonek).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here