FPM Gelar Dialog Publik, Ini Penilaian Bupati Sumenep Tentang Migas

Bupati Sumenep, A. Busyro Karim

Reporter: Jar

SUMENEP, Sabtu (17/6/2017) suaraindonesia-news.com – Front Pemuda Madura (FPM) menggelar dialog publik dengan menggandeng Satuan Kerja Khusus Pelaksana Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK migas), Sabtu (17/6/2017), bertempat di salah satu hotel di jalan Trunojoyo Sumenep.

Dialog publik dengan tema ‘peran dan tantangan perusahaan migas untuk mewujudkan madura berkemajuan’ dihadiri berbagai aktivis lintas organisasi dari empat kabupaten di Madura, pemerhati lingkungan dan undangan umum, dibuka langsung oleh Bupati Sumenep, Madura, Jawa Timur, A. Busyro Karim.

Orang nomor satu dilingkungan Pemkab Sumenep dalam sambutannya meminta agar di tengah melimpahnya sumber daya alam (SDA) di Sumenep, diimbangi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).

“Pemerintah Daerah juga memberikan beasiswa dan menyekolahkan putra-putri Sumenep ke Cepu, khusus untuk mendalami migas. Harusnya ini menjadi bahan renungan untuk memajukan Madura,” papar Busyro.

Selain itu, mantan ketua DPRD dua periode ini mengajak masyarakat agar mengubah pola pikir, sehingga tidak menggantungkan pada hasil minyak dan gas bumi (migas) untuk memajukan Sumenep.

“Jika selalu berpikir bahwa Madura, Sumenep khususnya bisa maju karena ada migas, itu salah besar, karena migasnya tidak berpihak pada daerah,” imbuhnya.

Di Bumi Sumekar ini, lanjut Busyro, meskipun cukup banyak perusahaan migas yang beroperasi disini, tetapi daerah penghasilnya bukan Sumenep.

“Sumenep ini hanya mendapat dari pengeboran di Pagerungan Besar milik Kangean Energi Indonesia,” tegas Bupati.

Untuk itu, dia mengajak masyarakat, kaum intelektual pada khususnya untuk melihat undang-undang.

“Kewenangan kabupaten ini sudah dihabisi oleh pemerintah pusat. Untuk pengeboran off shore (lepas pantai), sebagian besar masuk ke wilayah provinsi dan pusat. Bukan lagi milik daerah, karena rata-rata pengeboran dilakukan di atas 4 mil,” bebernya, Sabtu (17/06/2017).

Kemudian, yang mendapat dana bagi hasil (DBH) ini bukan hanya diperuntukkan kepada Sumenep. Daerah-daerah lain juga mendapatkan, meskipun pengeborannya dilakukan di Sumenep.

“Besaran DBH migas untuk Sumenep hanya sekitar Rp 16 milyar. Sehingga tidak mungkin membangun Sumenep hanya dari DBH migas,” jelasnya.

Humas SKK migas wilayah Jawabanusa Priyandono Hernanto dalam penyampaiannya menegaskan, SKK migas siap menampung aspirasi warga terkena dampak.

“Jika ada keluhan, monggo sampaikan ke kita (SKK.red) tidak perlu takut biar kita yang akan menyampaikan ke perusahaan yang beroperasi,” tegasnya.

Pihaknya juga mengapresiasi agenda dialog yang diselenggarakan FPM. “Agenda dialog, diharapkan agar adik-adik mahasiswa ini mengetahui yang sebenarnya apa kerja hulu migas,” terang Priyandono.

Dalam dialog yang digagas Front Pemuda Madura (FPM) tersebut menghadirkan Humas SKK Migas Jabanusa, Priandono Hernanto, Pemimpin Redaksi Radar Madura, Suhdi Suhud, dan Anggota DPRD Sumenep, Indra Wahyudi sebagai pembicara.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here