Dugaan Pungli di Dunia Pendidikan Indramayu Marak, Bupati Indramayu Diminta Tegas

Dinas Pendidikan Indramayu

INDRAMAYU, Sabtu (11/8/2018) suaraindonesia-news.com – Aksi pungutan liar (Pungli) di lingkungan dunia pendidikan kerap kali terjadi di sejumlah daerah, kali ini dugaan praktek Pungli terjadi dilingkungan pendidikan kabupaten Indramayu.

Praktek dugaan pungli kali ini dilakukan dengan berbagai modus, ada yang dilakukan dengan dalih uang bangunan, uang buku paket, seragam sekolah, dan pemotongan BSM (Bantuan Siswa Miskin).

Sementara Bupati Indramayu Hj Anna Shopana sedang gembar-gembornya menyampaikan terkait gratisnya pendidikan di kabupaten Indramayu, karena pihak pemerintah sudah mengucurkan dana bantuan cukup besar untuk sekolah, hal ini bertujuan pogram Wajar (wajib belajar) 9 tahun bisa terealisasi dan pihak orang tua murid tidak terbebani biaya, khususnya bagi mereka yang ekonominya lemah.

Namun, sepertinya hal terebut tidak digubris oleh oknum kepala Sekolah Dasar Negeri (SDN) Margadadi III dan SDN Margadadi I, Kecamatan Indramayu, yang ingin meraup keuntungan pribadi yang sangat besar dengan menjual buku pelajaran dan meminta uang gedung kepada wali mulid, dan mirisnya lagi sekolah tersebut tidak jauh dari lingkungan pendopo jantung kota Indramayu.

Salah satu wali murid yang enggan disebutkan identitasnya, meminta Bupati Indramayu Hj Anna Sophana untuk tegas terhadap oknum kepala sekolah nakal yang telah melakukan pungli.

Baca Juga: Regrouping Sekolah Guna Atasi Merosotnya Jumlah Peserta Didik di Sampang 

“Tidak menutup kemungkinan pungutan liar dengan berbagai modus dilingkungan sekolah ini terjadi di sekolah dasar negeri lain di kabupaten Indramayu,” katanya beberapa waktu lalu.

Menurutnya, dugaan pungli yang dilakukan oleh oknum kepala sekolah ini tentu ingin memperkaya diri sendiri dan meraup keuntungan yang sangat besar.

“Tak tanggung-tanggung, pihak sekolah mengambil keuntungan hingga 20% dari setiap penjualan  buku pelajaran kepada siswa, untuk penjualan paket buku pelajaran dilingkungan sekolah oknum Kepsek yang diduga sudah melakukan pungli jual beli buku pelajaran dengan harga berfariasi, ada yang Rp. 200.000,- sampai Rp. 570.000,” terangnya dengan nada kesal.

Tak hanya itu, ada juga oknum kepsek yang meminta uang gedung kepada orang tua wali murid sebesar Rp. 560.000,- dengan dalih untuk pembangun gedung perpustakaan sekolah.

“Jual beli buku pelajaran bukan terjadi tahun ini saja tapi juga ditahun sebelumnya sudah terjadi jual beli buku pelajaran,” katanya.

Padahal kata dia, sekolah tersebut tidak jauh dari pendopo dan kantor dinas pendidikan, “kami menilai kepala dinas pendidikan tutup mata dan tidak tegas dalam persoalan ini,” keluhnya.

Ia juga megatakan, anak nya yang baru saja masuk SD sudah disuruh untuk membeli satu paket buku pelajaran seharga Rp. 570.000,- dan uang bangunan gedung perpustakaan Rp. 560.000.

Baca Juga: Santri Asal Thailand Terpaksa Dideportasi 

“Saya pusing pak, uang dari mana untuk bayar buku pelajaran dan uang gedung sebesar itu, buat makan sehari-hari saja susah, saya bingung masalah ini harus mengadu sama siapa,” keluhnya.

Ia juga menceritakan, bahwa dirinya sangat bingung karena ia memiliki tiga oran anak yang sekolah semua.

“Anak pertama sekolah SMA, yang kedua SMP, dan ini anak yang terahir baru masuk SD sudah diminta bayar buku dan uang gedung, sedangkan saya seorang diri, suami tidak ada, saya kerja seadanya demi menghidupi ke tiga anak saya supaya kelak menjadi orang pintar, saya bingung pak harus bagaimana,” keluhnya sambil meneteskan air mata.

Mengetahui hal tersebut, Dulbari Korwil 1 LSM IKA angkat bicara, ia menilai Kepala Dinas pendidikan kabupaten Indramayu tutup mata, dan tidak tegas terhadap oknum kepsek yang sudah melakukan dugaan pungutan liar jual beli buku pelajaran dan pungutan uang bangunan di sekolah dasar.

“Seharusnya yang sudah terbukti melakukan dugaan pungli harus diberi sangsi yang berat biar kepsek jerah tidak melakukan pungli lagi, karena praktek dugaan pungutan liar ini bukan terjadi ditahun ini saja tapi tahun sebelumnya pun sudah terjadi jual beli buku pelajaran,” terangnya.

Dari itu kata Dulbari, terkait permasalahan tersebut  dalam waktu dekat, pijaknya akan melaporkan ke Bupati Indramayu, DPRD, Kejaksaan Negeri Indramayu, Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dan bila perlu ke Presiden.

Kepala SDN Margadadi III Kecamatan Indramayu, Sukani membenarkan adanya pungutan uang gedung dan jual beli buku pelajaran di lingkungan sekolahnya. ia mengaku sudah dua tahun berjalan menjual buku pelajaran kepada siswa / orang tua wali murid, jumlah murid kelas 1 sampai kelas 6 ada 210 Siswa satu paket buku pelajaran berbagai tema seharga Rp. 3.70.000.

“Saya dapat keuntungan 20% dari setiap buku pelajaran yang dijual sama siswa / wali murid. Namun sebelumnya saya sudah ada musyawarah antara orang tua wali murid dan komite sekolah untuk jual beli buku pelajaran karena dengan adanya buku pelajaran anak akan menjadi pintar dan cerdas,” kata Sukani seakan tidak bersalah.

Baca Juga: Presiden Jokowi Lantik 27 Anggota Dewan Pimpinan Pusat dan DPP LVRI 

Di sekolah dasar yang berbeda, Sartono kepala SDN Margadadi I, pihaknya juga mengaku terbuka terhadap media, dan iapun membenarkan jika ada uang bangunan, tapi menurutnya itu ia minta kepada orang tua wali murid seikhlasnya tidak ditarget apalagi memaksa.

“Kami  memungut uang bangunan bukan Rp. 560.000,- tapi seihlasnya dengan suka rela, dan untuk pembayarannya pun dicicil, biasanya mengambil dari uang tabungan siswa, dan terkait penjualan buku pelajaran saya kerja sama dengan agen penerbit buku pelajaran kalau penjualannya laku banyak saya sebagai kepala sekolah dapat keuntungan uang banyak dari agen penjual buku tersebut,” jelas Sartono dengan rinci.

“Jadi memang benar adanya penjualan buku pelajaran dan pungutan uang bangunan karena kami sudah membuat ruangan perpustakaan dan sudah jadi, kami terpaksa membuat ruangan perpustakaan tersebut karena kebutuhan sekolah, sudah lama saya mengajukan proposal secara tertulis sekitar dua tahun yang lalu ke dinas pendidikan, tapi sampai saat ini tidak ada dengan alasan belum ada anggaran,” Pungkasnya.

Sementara Kepala Dinas Pendidikan kabupaten Indramayu Dr. H. M. Ali Hasan, M.Pd yang didampingi Kabid Dikdas Malik Ibrahim saat dikonfirmasi media ini di kantornya menegaskan, seharusnya kepala sekolah tidak boleh menjual buku pelajaran.

“Nanti saya akan panggil kepala sekolah yang menjual buku pelajaran dan memungut uang gedung,” tegas Kadisdik.

Reporter : Sono/Jani
Editor : Amin
Publisher : Imam

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here