Dugaan Pemotongan Tukin, Dewan Sumenep Akan Panggil Kepala Kemenag

oleh -108 views

Reporter: Liq

Sumenep, Jumat (11/11/2016) suaraindonesia-news.com – dengan adanya dugaan pemotongan tunjangan kinerja (Tukin) bagi pegawai dibawah naungan Kantor Kementrian Agama (Kemenag) Sumenep, Jawa Tumur. Selalu menjadi sorotan. Salah satunya, dari kalangan Anggota Dewan DPRD setempat.

Komisi IV DPRD Sumenep Moh. Imran saat dikonfermasi terkait dugaan pemotongan Tukin dirinya mengatakan bahwa akan berencana untuk melakukan pemanggilan sejumlah pegawai dikantor kementrian agama (Kankemenag) setempat dan juga pemanggilan kepala kemenag sendiri dalam waktu dekat ini.

“Pasti akan kami panggil semua termasuk kepala kemenag Moh. Shodiq,” kata Sekretaris Komisi IV DPRD Sumenep Moh. Imran Jumat (11/11/2016).

Pihaknya mengaku masih akan melakukan rapat internal di Komisi. Sebab, semua tindakan yang bakal dilakukan harus mendapat persetujuan dari semua anggota.

“Soal waktu kami segera rapatkan di komisi,” jelasnya.

Sebelumnya, sekitar 83 Pegawai dibawah naungan Bimbingan Masyarakat (Bimas) Islam Kantor kemenag ditengarai dipotong oleh oknom dilingkungan kantor tersebut. Indikasinya, hingga saat ini Tukin untuk semister IV Tahun 2015 belum terbayar.

Menurutnya, secara konstitusi tindakan pemotongan tidak diperbolehkan. Dengan begitu, maka tindakan pemotongan bisa mengarah kepada tindakan yang melawan hukum.

“Karena pungli ini sudah menjadi perhatian Presiden dan juga Menteri, dengan tegas melarang tindakan melawan hukum,” imbuhnya.

Semestinya sebelum melakukan tindakan tersebut mestinya dilakukan musyawarah di internal Kantor kemenag tersebut, Jika tindakan itu disetujui maka bisa dilanjutkan, namun jika tidak disetujui lebih baik dihentikan.

“Mestinya seperti itu, kami yakin munculnya persoalan itu akibat tidak transparannya pengelolaan internal,” sambungnya.

Saat itu Kepala Kantor kemenag Sumenep, Moh Shodiq di hubungi lewat telpon pribadinya mengakui jika Tukin Semister IV tahun 2015 belum cair. Namun, belum cairnya Tukin itu karena keterbatasan anggaran.

“Untuk Bimas memang kurang sehingga kami ajukan. Sampai saat ini belum turun,” pungkasnya.

Tinggalkan Balasan