DSI Abdya Plot Anggaran Proses Hukum Pelanggar Syariat Islam

Kepala Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Abdya, Rajuddin, S.Pd, MM.

ACEH ABDYA, Selasa (10/07/2018) suaraindonesia-nesw.com – Guna memperlancar proses sidang dan tuntutan terhadap pelanggar syariat islam di Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya), Pemerintah Kabupaten melalui Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah setempat telah mengusulkan anggaran pada APBK-P 2018 tahun ini.

Hal tersebut dikatakan Kepala Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Abdya, Rajuddin, S. Pd, MM kepada awak media ini, setelah melakukan konsultasi dengan pihak instansi terkait.

Menurut rajuddin, anggaran tersebut diusulkan mesti bukan sekarang tetapi jauh sebelumnya ketika Qanun itu ada, karena digunakan untuk kelancaran proses hukum terhadap pelaku yang melanggarnya syariat islam sampai usai tuntutannya.

“Mulai sekarang kita akan berupaya menganggarkan dananya untuk itu supaya semua kasus jinayat yang terjadi di Abdya terselesaikan semua,” sebut Rajuddin.

Ia menjelaskan, informasi yang diperoleh dari instansi terkait mengatakan untuk melakukan tuntutan terhadap semua yang berkenaan dengan pelanggaran syariat islam membutuhkan biaya besar, karena sampai saat ini pihak instansi terkait masih melakukan sidang di Makamah Syariah Tapaktuan.

“Jadi proses tuntutan butuh anggaran besar dikarenakan kasus tersebut sidangnya dalam seminggu tiga kali ke Tapaktuan,” ungkapnya.

Reporter : Nazli Md
Editor : Amin
Publisher : Imam

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here