DPT Bikin Bete

Satori

Oleh : Satori

Lumajang – Daftar pemilih tetap (DPT) selalu menjadi polemik mulai dari masalah DPT ganda, warga belum terdaftar dalam DPT dan warga yang meninggal masih saja muncul dalam DPT, “emang bikin bete”….

Salah satu perwujudan dari pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, yaitu; diberikan pengakuan pada rakyat untuk berperan secara aktif dalam menentukan wujud penyelenggaraan pemerintahan tersebut. Sarana yang diberikan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat tersebut antara lain memberikan hak konstitusionalnya.

Hak pilih warga negara dalam pemilu adalah salah satu substansi terpenting dalam demokrasi, sebagai bukti adanya eksistensi kedaulatan rakyat. Siapa saja yang memiliki hak suara?. Berdasarkan UU momor 7 tahun 2017 tentang pemilu disebutkan dalam pasat 198 dari ayat 1 sampai ayat 3 adalah: 1. Warga negara Indonesia, waktu pemungutan suara sudah genap berusia 17 tahun atau lebih. 2. Warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat 1 didaftar satu kali oleh pihak penyelenggara pemilu dalam daftar pemilih. 3. Warga negara Indonesia yang telah dicabut hak politiknya oleh keputusan pengadilan sudah tidak memiliki hak pilih.

Sedangkan untuk penyusunan daftar pemilih dalam UU nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu dijelaskan dalam pasal 201 ayat 1 huruf b data penduduk petensial pemilih pemilu (DP4) sebagai bahan acuan KPU dalam menyusun daftar pemilih sementara (DPS). Artinya sebelum KPU menetapkan DPS KPU sudah mendapatkan data DP4 dari Dispenduk Capil.

Setelah menerima DP4 dari DispendukCapil KPU perlu melakukan verifilasi data daftar pemilih untuk dicocokkan dan penyesuaian DPT pemilu secara berkelanjutan dengan mempertimbangkan DP4 melalui penambahan pemilih pemula.

DPT GANDA

Bawaslu dan partai politik menemukan daftar pemilih ganda dalam DPT angkanya cukup signifikan dan membuat “BeTe”. Dalam mewujudkan pemilu yang berkualitas dan beritegritas seharusnya masalah pemilih ganda tidak terjadi.

Bagaimana akan terwujud azas pemilu yang bersih dan adil jika masih terdapat masalah pemilih ganda dalam DPT. Sebenarnya Semua itu tidak akan terjadi jika Kemendagri, KPU, Bawaslu dan Parpol saling koordinasi dan bersinergis untuk mewujudkan pemilu yang bersih dan adil. Menurut penulis ini persoalan ego sektoral antar lembaga yang seharusnya tidak terjadi dan perlu saling koordinasi atar lembaga tersebut.

Mari kita saling bersinergis, saling peduli akan tahapan pemilu 2019 demi terwujudnya pemilu yang bersih dan adil bukan malah saling menyalahkan satu sama lain. Bagaimana pun tidak ada namanya daftar pemilih ganda yang ada adalah daftar pemilih tetap dan harus valid karna itu yang di atur dalam Undang-Undang.

*Warga Negara Indonesia*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here