DPRD Sumenep Gelar Rapat Penyampaian 3 Raperda Baru

Rapat Penyampaian Nota Penjelasan Terhadap 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Sumenep

Sumenep, Suara Indonesia-News.Com – DPRD Kabupaten Sumenep agendakan rapat penyampaian nota penjelasan terhadap 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Sumenep usul prakarsa DPRD, sebagai awal pembahasan Raperda.
Ketiga Raperda tersebut, yakni, pertama Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 21 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa. Kedua Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Terminal dan ketiga Rancangan Peraturan Daerah tentang Pelestarian Cagar Budaya.
Dalam penjelasannya Nota Penjelasan ketiga Raperda yang disampaikan Drs.H. Hosaini Adhim, M.Si dalam Rapat Paripura DPRD Sumenep pada Senin (14/07) siang, dijelaskan, tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 21 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa.
Yakni, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Penataan proses penyelenggaraan ini dilakukan oleh pemerintah daerah dan DPRD sebagai mitra kerja, dengan tugas dan kewenangan masing-masing berdasar pada peraturan perundang-undangan.
Penataan penyelenggaraan pemerintahan daerah meliputi penataan kelembagaan, aparatur negara, dan pembiayaan, melalui berbagai peraturan perundang-undangan terkait, tentu saja dalam bingkai Negara kesatuan. Dengan penggunaan asas lex superiori derogat lex inferior sebagaimana terjabarkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
Maksud dan tujuan dari Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 21 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa adalah untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa agar berdaya guna dan berhasil guna serta mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.
Selanjuntnya, tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Terminal sesuai dengan meningkatnya tuntutan masyarakat atas jasa transportasi karena cepatnya mobilitas penduduk, maka perlu mengoptimalkan fungsi terminal yang merupakan satu wujud simpul jaringan transportasi dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
Sesuai ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, untuk menunjang kelancaran perpindahan orang ditempat tertentu perlu diselenggarakan Terminal. Sehingga nantinya dapat diharapkan memberikan kontribusi yang maksimal terhadap PAD (Pendapatan Asli Daerah) tanpa mengesampingkan pelayanan kepada masyarakat.
Sedangkan terkait Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pelestarian Cagar Budaya. Pemerintah Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya mempunyai wewenang untuk menetapkan etika pelestarian cagar budaya, mengkoordinasikan pelestarian cagar budaya secara lintas sektor dan wilayah dan seterusnya.
Dalam perkembangannya keberadaan cagar budaya semakin memprihatinkan karena adanya benda-benda cagar budaya yang hilang, mengalami kerusakan, kurang mendapatkan perawatan dan lain-lain. Penyebab kerusakan dan kepunahan cagar budaya, karena berbagai ancaman perkembangan wilayah yang tidak terkendali, tindakan-tindakan yang mengambil nilai ekonomi bagi kepentingan perseorangan, maupun kondisi dari cagar budaya yang memerlukan tindakan khusus. Selain itu tindakan kriminal juga mengancam cagar budaya.
Banyaknya benda cagar budaya yang dimliki Kabupaten Sumenep, maka sangatlah penting arti keberadaan regulasi tentang Pelestarian Cagar Budaya untuk segera diterbitkan. Sehingga generasi yang akan datang tahu bahwa sumenep memiliki warisan benda cagar budaya yang begitu kaya.
Sementara dalam Sidang Parpurna penyampaian Nota Penjelasan 3 Raperda tersebut dihadiri Bupati Sumenep, KH.A. BusyroKarim, M.Si beserta seluruh pimpinan SKPD, Tokoh Masyarakat dan LSM. Bertindak sebagai pimpinan Sidang Wakil Ketua DPRD Sumenep, H. Muh. Hanif didampingi Wakil Ketua DPRD Sumenep, Faisal Muhlis.
Menurut Wakil Ketua DPRD Sumenep, H. Muh. Hanif sebagai fungsi legislasi DPRD dalam pembentukan Peraturan Daerah dapat dilihat dari terlaksana atau tidaknya hak legislasi yang dipunyai oleh DPRD dalam pembuatan Perda, yaitu hak inisiatif DPRD dan hak mengadakan perubahan terhadap Rancangan Peraturan Daerah. Pelaksanaan fungsi legislasi dalam pembentukan Perda merupakan pekerjaan bersama antara DPRD dan Pemerintah Daerah.
“ inisiatif pembentukan Peraturan Daerah ini dapat berasal dari Pemerintah Daerah ataupun DPRD, yang dalam pembahasannya memerlukan persetujuan bersama antara kedua pihak.”ungkapnya.
Sebagai bahan pengelolaan hukum di daerah pembentukan Peraturan daerah perlu untuk dimaksimalkan, mengingat peraturan daerah digunakan sebagai sarana untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat dan sekaligus menjadi landasan normatif dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat. (ren/Adv).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here