Dirjen IK R Adi Darmawan Buka FIT ISI

Dirjen IK R. Adi Darmawan saat membuka FIT ISI di Hotel Grand Inna Padang

BOGOR, Kamis (08/11/2018) suaraindonesia-news.com – Direktur Jenderal Infrastruktur Keagrariaan (Dirjen IK), R. Adi Darmawan membuka Forum Ilmiah Tahunan Ikatan Surveyor Indonesia (FIT ISI) di Hotel Grand Inna Padang, Sumatra Barat, Rabu (07/11) kemarin.

Dalam sambutannya, Dirjen IKA mengatakan bahwa berdasarkan data dari Komite Percepatan Program Penyediaan Infrastruktur Pembangunan (KPPIP), target pemerintah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019 telah dilaksanakan pembangunan 2.650 km jalan baru, 1.000 km jalan tol baru, 15 bandara baru, 24 pelabuhan baru, 49 waduk serta 33 Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA). Menurut Dirjen IKA, hal tersebut dapat terlaksana berkat tersedianya informasi geospasial.

“Slogan No Map, No Planning memang pantas dikumandangkan,” kata R. Adi Darmawan.

R. Adi Darmawan menyebutkan bahwa hal ini juga dapat terlaksana karena peran para surveyor selaku penyedia data informasi spasial. Dan tersedianya informasi spasial yang akurat dihasilkan berkat peran surveyor yang kompeten. Namun, Dirjen IKA tidak menampik bahwa banyak peran surveyor yang terabaikan.

“Sehingga tidak jarang ditemui adanya salah perencanaan dalam berbagai jenis pekerjaan. Akibatnya terjadi inefisiensi pembangunan,” kata R. Adi Darmawan.

Dirjen IKA mengungkapkan bahwa Kebijakan Satu Peta atau One Map Policy, yang dicanangkan sejak tahun 2014, sampai saat ini memang belum dapat optimal terlaksana. Penyebabnya karena setiap Kementerian/Lembaga (K/L) memiliki data spasial yang belum terintegrasi dan terstandarisasi dengan baik. “Sehingga menyebabkan tingginya potensi konflik antar sektor karena tumpang tindih informasi data spasial dan rendahnya akurasi perencanaan pembangunan dan pengambilan keputusan,” ujar Dirjen IK.

Menurut Dirjen IKA, Kebijakan Satu Peta sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial, sehingga muncul konsensus antar K/L untuk pemenuhan ketersediaan skala 1: 50.000 dengan standar yang sama. “Hal ini diwujudkan melalui Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Kebijakan Satu Peta dalam ketelitian skala 1: 50.000,” ujar R. Adi Darmawan.

Lebih lanjut, Dirjen IKA mengatakan bahwa saat ini Kementerian ATR/BPN sedang melaksanakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap atau PTSL. Dengan program tersebut, Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) berhasil meningkatkan kapasitas pendaftaran tanah dari 800.000 bidang per tahun menjadi 5 juta bidang pada tahun 2017, 7 juta bidang pada tahun 2018, serta 9 juta bidang pada tahun 2019.

“Kami memiliki target pada tahun 2025 seluruh Indonesia sudah lengkap/terdaftar,” kata R. Adi Darmawan.
Menurut Dirjen IKA, dengan PTSL, nantinya akan merubah sistem administrasi pertanahan, yang sebelumnya negatif menjadi positif.

“Sistem positif tersebut hanya bisa tercapai jika peta bidang tanah sudah diperoleh secara lengkap,” kata R. Adi Darmawan.

Kementerian ATR/BPN, selain melaksanakan PTSL, saat ini juga sedang mempercepat proses pembuatan peta lengkap. Kegiatan percepatan pemetaan itu didorong oleh empat komponen. “Komponen tersebut adalah man, money, material dan method,” kata R. Adi Darmawan. Ia melanjutkan bahwa saat ini, jumlah surveyor di Indonesia sebanyak 10.600 orang serta diharapkan bahwa forum ini dapat melakukan evaluasi.

“Untuk pemetaan, secara manual sudah masuk 8 juta peta bidang yang sudah dikerjakan oleh para surveyor maupun Kantor Jasa Surveyor Berlisensi (KJSB). Nantinya hal tersebut akan mendorong terciptanya Kota Lengkap. Kalau di Jawa Tengah, Kota Solo sudah menjadi Kota Lengkap dan Semarang yang menjadi smart city nya. Nantinya akan tersambung menjadi One Map Policy,” kata R. Adi Darmawan.

Pada kesempatan yang sama Ketua ISI, Virgo Eresta Jaya mengatakan bahwa Provinsi Sumatra Barat memiliki sejarah panjang dalam bidang pengukuran pertanahan. Menurutnya, di Sumatra Barat terdapat sekolah pengukuran pertama yakni Sekolah Suma. “Sekolah ini berdiri tahun 1938,” kata Virgo Eresta Jaya.
Kegiatan FIT ISI ini sudah mulai dari tanggal 6 November dan berakhir tanggal 8 November. “Tanggal 6 kemarin kita sudah mengadakan kuliah umum di Universitas Negeri Padang (UNP), lalu ada klinik tata ruang yang bertujuan untuk mempercepat proses pemetaan penataan ruang serta kegiatan sertipikasi,” kata Virgo Eresta Jaya.
Pada acara yang sama juga telah ditandatangani kerja sama antara Kementerian ATR/BPN dengan 3 Universitas yakni Universitas Negeri Padang, Institut Teknologi Sumatera, dan Universitas Lampung. (RH).

Humas Kementerian Agraria dan Tata Ruang /Badan Pertanahan Nasional
Media Sosial:
Twitter: @atr_bpn
Instagram: @Kementerian.ATRBPN
Fanspage facebook: facebook.com/kementerianATRBPN
Youtube: Kementerian ATRBPN
Situs: atrbpn.go.id
https://www.atrbpn.go.id/Berita/Siaran-Pers/dirjen-ik-buka-fit-isi-77377 membuka Forum Ilmiah Tahunan Ikatan Surveyor Indonesia (FIT ISI) di Hotel Grand Inna Padang, Sumatra Barat, Rabu (7/11).

Dalam sambutannya, Dirjen IKA mengatakan bahwa berdasarkan data dari Komite Percepatan Program Penyediaan Infrastruktur Pembangunan (KPPIP), target pemerintah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019 telah dilaksanakan pembangunan 2.650 km jalan baru, 1.000 km jalan tol baru, 15 bandara baru, 24 pelabuhan baru, 49 waduk serta 33 Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA). Menurut Dirjen IKA, hal tersebut dapat terlaksana berkat tersedianya informasi geospasial.

“Slogan No Map, No Planning memang pantas dikumandangkan,” kata R. Adi Darmawan.

R. Adi Darmawan menyebutkan bahwa hal ini juga dapat terlaksana karena peran para surveyor selaku penyedia data informasi spasial. Dan tersedianya informasi spasial yang akurat dihasilkan berkat peran surveyor yang kompeten. Namun, Dirjen IKA tidak menampik bahwa banyak peran surveyor yang terabaikan.

“Sehingga tidak jarang ditemui adanya salah perencanaan dalam berbagai jenis pekerjaan. Akibatnya terjadi inefisiensi pembangunan,” kata R. Adi Darmawan.

Dirjen IKA mengungkapkan bahwa Kebijakan Satu Peta atau One Map Policy, yang dicanangkan sejak tahun 2014, sampai saat ini memang belum dapat optimal terlaksana. Penyebabnya karena setiap Kementerian/Lembaga (K/L) memiliki data spasial yang belum terintegrasi dan terstandarisasi dengan baik. “Sehingga menyebabkan tingginya potensi konflik antar sektor karena tumpang tindih informasi data spasial dan rendahnya akurasi perencanaan pembangunan dan pengambilan keputusan,” ujar Dirjen IK.

Menurut Dirjen IKA, Kebijakan Satu Peta sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial, sehingga muncul konsensus antar K/L untuk pemenuhan ketersediaan skala 1: 50.000 dengan standar yang sama. “Hal ini diwujudkan melalui Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Kebijakan Satu Peta dalam ketelitian skala 1: 50.000,” ujar R. Adi Darmawan.

Lebih lanjut, Dirjen IKA mengatakan bahwa saat ini Kementerian ATR/BPN sedang melaksanakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap atau PTSL. Dengan program tersebut, Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) berhasil meningkatkan kapasitas pendaftaran tanah dari 800.000 bidang per tahun menjadi 5 juta bidang pada tahun 2017, 7 juta bidang pada tahun 2018, serta 9 juta bidang pada tahun 2019.

“Kami memiliki target pada tahun 2025 seluruh Indonesia sudah lengkap/terdaftar,” kata R. Adi Darmawan.
Menurut Dirjen IKA, dengan PTSL, nantinya akan merubah sistem administrasi pertanahan, yang sebelumnya negatif menjadi positif.

“Sistem positif tersebut hanya bisa tercapai jika peta bidang tanah sudah diperoleh secara lengkap,” kata R. Adi Darmawan.

Kementerian ATR/BPN, selain melaksanakan PTSL, saat ini juga sedang mempercepat proses pembuatan peta lengkap. Kegiatan percepatan pemetaan itu didorong oleh empat komponen. “Komponen tersebut adalah man, money, material dan method,” kata R. Adi Darmawan. Ia melanjutkan bahwa saat ini, jumlah surveyor di Indonesia sebanyak 10.600 orang serta diharapkan bahwa forum ini dapat melakukan evaluasi.

“Untuk pemetaan, secara manual sudah masuk 8 juta peta bidang yang sudah dikerjakan oleh para surveyor maupun Kantor Jasa Surveyor Berlisensi (KJSB). Nantinya hal tersebut akan mendorong terciptanya Kota Lengkap. Kalau di Jawa Tengah, Kota Solo sudah menjadi Kota Lengkap dan Semarang yang menjadi smart city nya. Nantinya akan tersambung menjadi One Map Policy,” kata R. Adi Darmawan.

Pada kesempatan yang sama Ketua ISI, Virgo Eresta Jaya mengatakan bahwa Provinsi Sumatra Barat memiliki sejarah panjang dalam bidang pengukuran pertanahan. Menurutnya, di Sumatra Barat terdapat sekolah pengukuran pertama yakni Sekolah Suma. “Sekolah ini berdiri tahun 1938,” kata Virgo Eresta Jaya.

Kegiatan FIT ISI ini sudah mulai dari tanggal 6 November dan berakhir tanggal 8 November. “Tanggal 6 kemarin kita sudah mengadakan kuliah umum di Universitas Negeri Padang (UNP), lalu ada klinik tata ruang yang bertujuan untuk mempercepat proses pemetaan penataan ruang serta kegiatan sertipikasi,” kata Virgo Eresta Jaya.
Pada acara yang sama juga telah ditandatangani kerja sama antara Kementerian ATR/BPN dengan 3 Universitas yakni Universitas Negeri Padang, Institut Teknologi Sumatera, dan Universitas Lampung.

Reporter : Iran G Hasibuan
Editor : Amin
Publisher : Imam

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here