Direskimsus Polda Malut, Janji Tuntaskan Kasus Korupsi Yang Melibatkan Mantan Bupati Kepulauan Sula Ahmad Hidayat Mus

Kantor Polda Maluku Utara

Reporter: Ipul

Ternate Malut, Selasa (6/12/2016) suara indonesia-news.com – Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Maluku Utara yang baru, Kombes Pol Mansur meminta waktu untuk merampungkan berkas korupsi anggaran pembangunan masjid raya Sanana dengan tersangka mantan Bupati Kepulauan Sula Ahmad Hidayat Mus (AHM).

“Saya sudah pelajari dan segera menindaklanjuti korupsi masjid raya, saat ini masih diproses. Tersangkanya kan sudah ada, proses ini perlu waktu, karena saya kan baru di sini (Ternate) dan harus mencari kontrakan dulu,” kata Mansur, Senin (5/12).

Mansur meminta, agar publik bersabar dengan pengusutan kasus tersebut. Ia pun berjanji akan mengungkap kasus itu hingga terang benderang dan maju ke persidangan.

Sebagai Direktur, Mansur tentu bertanggungjawab atas bolak baliknya berkas perkara korupsi Korbit Pemenangan Pemilu Indonesia II DPP Partai Golkar ini dari Polda ke Kejati Maluku Utara.

“Yakinlah dalam penegakan hukum saya tidak main-main. Kita lihat nanti perkembangan proses penyidikan, saya masih tahap konsilidasi internal. Jadi sebentar dulu lah,” imbuhnya.

Mansur mengatakan, berkas penyidikan kasus masjid raya sudah lengkap (P21) dan saat ini ada di Kejati. Selanjutnya, Kejati akan menentukan waktu untuk melimpahkan berkas tersebut ke Pengadilan Tipikor Ternate untuk disidangkan.

“Tentunya nanti juga menunggu bagaimana bunyi dari keterangan yang kami dapat dari kejaksaan dan bukti-bukti yang ada pada P21 itu. Kalau diminta melimpahkan tersangka dan barang bukti ya kita sertakan,” tegasnya.

Berkas AHM dinyatakan lengkap atau P21 oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) berdasarkan surat Kejagung nomor B-559/F/Ft.1/03/2016. Surat Kejagung itu menjelaskan petunjuk hasil ekspose pra penuntutan perkara tindak pidana korupsi dalam pembangunan masjid raya Sanana dengan tersangka AHM.

Surat Kejagung yang ditembuskan pula kepada kepala Kejati Maluku Utara menyatakan, merujuk surat Jaksa Agung Muda Pidana Khusus nomor B-258/F/Ft.1/02/2016 tanggal 1 Februari 2016, disampaikan agar perkara tindak pidana korupsi pembangunan masjid raya dengan tersangka AHM dinyatakan P21 dan segera dilakukan penyerahan tanggungjawab tersangka dan barang bukti ke pengadilan, serta melaporkan setiap tahapan penanganan perkara kepada Jaksa Agung Muda Pidana Khusus dalam hal ini Direktur Penuntutan Sugiono SH, MH.

Surat tersebut diteruskan kepada Bareskrim Polri, Polda Maluku Utara, Jaksa Agung Muda Pidana Khusus dan Sekertaris Jaksa Agung Muda Pidana Khusus. Namun tanpa alasan, berkas itu tak dilimpahkan Kejati ke pengadilan.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here