Dewan Protes, Renovasi Gedung DPRD Rp 1,7 Miliar Dialihkan

Reporter: Adi Wiyono

Kota Batu, suaraindonesia-news.com – DPRD kota Batu melalui  memprotes  kebijakan Pemkot Batu yang telah mengalihkan anggaran anggaran proyek renovasi gedung DPRD senilai Rp 1,7 miliar. Wakil rakyat ini mengancam jika tidak dilakukan renovasi  gedung tahun 2016 ini   Dewan  tidak akan membahas  perubahan angggaran keuangan (PAK) APBD tahun 2016.

Badan Anggaran DPRD Kota Batu menilai  renovasi gedung DPRD sudah sangat mendesak karena tingkat kerusakan yang semakin parah dan membuat anggota DPRD seringkali dihinggapi kecemasan dan kekhawatiran ketika menjalankan aktifitas kedewanan.

Didik Machmud,  Anggota Badan Anggaran DPRD Kota Batu, mengatakan, renovasi gedung DPRD wajib dilakukan tahun ini. Ini dikarenakan dana anggaran sudah siap digunakan dari APBD yang telah dibahas secara matang oleh Banggar DPRD.

“Banggar tidak mau tahu, bila anggaran renovasi gedung dialihkan begitu saja hanya karena kesalahan SKPD belum melelangnya. Kalau hal itu terjadi,  Kami tidak akan bersedia membahas PAK APBD kalau pengalihan anggaran renovasi gedung tetap dilakukan Pemkot Batu,” ancam  Didik Machmud, Selasa (21/6/2016).

Menurutnya,  sejak awal pihaknya melalui Komisi C DPRD sudah berkali-kali meminta kepastian renovasi gedung DPRD ke Pemkot Batu. Bahkan, rapat hearing membahas dan mengkaji pelaksanaan renovasi gedung telah dilaksanakan. Terlebih, anggaran renovasi gedung DPRD sendiri juga sudah disiapkan dalam APBD 2016.

“Kalau ternyata ditengah jalan anggaran renovasi dialihkan itu namanya konyol. SKPD pelaksana yang salah tidak mampu melelang dan DPRD yang kena dampaknya,” ucap Didik Machmud yang juga politisi Partai Golkar tersebut.

Oleh karena itu, dikatakan Didik Machmud, pihaknya siap memprotes pengalihan anggaran renovasi gedung DPRD ke Pemkot Batu. Dan sebelum renovasi gedung DPRD dilaksanakan maka pihaknya bersama anggota DPRD lain dipastikan  akan menolak untuk menerima dan membahas PAK APBD 2016 yang diajukan Pemkot Batu.

“Jangan sampai anggota DPRD kembali bersikap keras seperti yang terjadi pada LKPJ Walikota sebelum ada pengesahan dua Raperda inisiatif DPRD beberapa waktu lalu yang tersandera hingga dua bulan,” tandas Didik Machmud.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here