Desa Harus Transparan dan Partisipatif Mengelola DD

Salah satu contoh transparansi pengelolaan DD

LUMAJANG, Selasa (9/10/2018) suaraindonesia-news.com – Keberadaan Dana Desa (DD) yang dikucurkan oleh Pemerintah Indonesia terhadap desa-desa bisa mendatangkan berkah, juga bisa mendatangkan musibah.

Pasalnya, DD yang mencapai miliaran tersebut jika tidak dikelola dengan baik akan menjadi masalah. DD akan menjadi berkah jika dikelola dengan benar sesuai peruntukannya.

Pendapat tersebut disampaikan oleh Koordinator Forum Kajian Pembangunan Desa (FKPD) Kabupaten Lumajang, Satori dalam sebuah kesempatan wawancara dengan awak media, tadi pagi.

Menurutnya, mengacu Undang-Undang Desa No. 6 Tahun 2014, Dana Desa harus digunakan untuk empat bidang, yaitu: penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat.

“Pemerintah tidak main-main dalam mengucurkan dana desa. Ada implikasi hukum dan konskuensi logis yang harus dipertanggung jawabkan oleh pihak desa. Dengan adanya dana desa maka desa dituntut untuk lebih mandiri,” ungkapnya.

Untuk menuju kemandirian tersebut, kata Satori, ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan desa, yakni akuntabilitas dan keterlibatan warga desa dalam pengelolaannya.

Menurutnya, masyarakat desa harus terlibat dalam setiap proses perencanaan pembangunan desa. “Dan mulai dari awal, baik itu perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pelaporan keuangan desa,” paparnya.

Selain itu, desa harus memampang setiap informasi keuangan di kantor desa dan papan informasi kegiatan di setiap lokasi pembangunan.

“Masyarakat berhak tahu dan desa wajib memberitahu. Itu semua sudah dijamin oleh Undang-Undang Desa,” jelas Satori.

Dia menambahkan, desa juga diharuskan mengadakan musyawarah desa yang demokratis. Partisipasi, pun tidak bisa hanya formalitas, tapi semua komponen benar-benar terlibat di dalamnya.

“Transparansi dan partisipasi masyarakat adalah prinsip penting dalam tata kelola pemerintahan desa yang bersih,” tandasnya.

Sementara itu, menurut Kepala Dinas Pemberdayan Masyarakat Desa (DPMD) Kabuaten Lumajang, Patria, kepada media ini mengatakan jika pihaknya menaruh perhatian yang serius terhadap upaya mewujudkan transparansi dan partisipasi pengelolaan DD dan Alokasi Dana Desa (ADD).

“Salah satunya adalah replikasi ke seluruh desa tentang penerapan Sistem Informasi Desa (SID) dari 7 desa percontohan di Kecamatan Gucialit dan Kecamatan Pasirian dan sekarang dalam proses,” paparnya.

Seiring dengan penerapan SID juga, kata Patria, DPMD akan mengembangkan Aplikasi Siskeudes untuk seluruh desa yang sekarang semua desa sudah menerapkan dengan perkembangan masing-masing.

“SID dan Siskeudes ini merupakan bagian penting dari proses transparansi dan partisipatif pengelolaan DD dan ADD, mulai dari proses perencanaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban serta pelaporan. Kami sangat mengaharap sumbang saran dan kerja sama seluruh lapisan masyarakat untuk mewujudkan ini semua,” pungkasnya.

Reporter : Achmad Fuad Afdlol
Editor : Agira
Publisher : Imam

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here