DD dan ADD Tak Kunjung Cair, DPR Panggil Camat Se-Kabupaten Bangkalan

Reporter: Anam

BANGKALAN, Kamis (04/05/2017) suaraindonesia-news.com – Belum cairnya Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) membuat Komisi A DPRD Kabupaten Bangkalan, Madura, Jawa Timur, memanggil seluruh camat dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD), Rabu (4/5) siang.

“Dari total 273 Desa, hanya tersisa sepuluh desa saja yang belum merampungkan SPJ kegiatan TA. 2016 dan RAPBDes 2017. Ke-sepuluh Desa ini sedang dalam tahap perbaikan atau masih dalam proses penyempurnaan pelaporan kegiatan dan pembuatan RAPBDes,” ujar Salman camat Tanah Merah saat agenda hearing diruang Komisi A DPRD Bangkalan.

Sementara itu Mulyanto Dahlan, Pelaksana Teknis (Plt) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) mengungkapkan kendala tekhnis belum selesainya pembuatan RAPBDES dan Peng-spj-nya tersebut dikarenakan dua faktor.

“Pertama yaitu faktor salah penghitungan pajak dan kedua, sering digantinya operator desa, kerapkali menjadi kendala utama selesainya SPJ dan RAPBDes selama ini,” urai Mulyanto Dahlan Plt. Kepala Dinas DPMD Kabupaten Bangkalan dihadapan ketua Kasmu, SH, Ketua Komisi A beserta jajarannya saat hearing pada Rabu siang (4/5).

Mulyanto menambahkan, kedepan, operator Desa akan di SK-kan menjadi perangkat desa. Sehingga para Kades tidak akan semudah seperti selama ini mengganti operator desa yang sudah terlatih dengan se-enaknya.

“Ini penting karena kalau cara ini tidak ditempuh, maka desa tidak akan pernah mandiri dalam pelaporan maupun pembuatan RAPBDes.” jelasnya bersemangat.

Terpisah, Fadhur Rosi, anggota komisi A, menganggap perlu adanya keterbukaan publik sesuai dengan UU nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dalam perencanaan maupun pelaksanaan APBDes.

“Saya sarankan pada setiap desa untuk memasang banner yang berisi pengumuman atau pemberitahuan Rencana Anggaran Pembangunan Desa dan palaksanaannya ditempat yang mudah dibaca oleh masyarakat desa setempat,” pintanya dengan nada tegas.

Atas permintaan tersebut, seluruh camat dan kepala DPMD menyambut baik dan bertekat untuk melaksanakannya.

“Siap akan kami laksanakan, dan hal itu sudah menjadi rencana kami pada tahun 2017 ini,” jawab Mulyanto, pria yang dikenal hobby berolahraga bola volly tersebut.

Dan pernyataan tersebut juga diamini oleh semua camat yang datang.

“Siap, kami akan intruksikan tiap desa untuk melaksanakannya,” ujar Iwan Camat Kwanyar mewakili para Camat se-Kabupaten Bangkalan menyanggupi.

Sementara Mahmudi, Anggota Komisi A menginginkan terbentuknya sebuah sistem pelaporan yang komprehensif, terstruktur dan sistemik mulai dari tingkat desa, kecamatan, pemerintah daerah hingga ke DPRD Kabupaten.

“Selama ini kami tidak pernah tahu berapa desa yang selesai dan berapa desa yang belum selesai baik pelaporan kegiatan DD/ADD tahun anggaran 2016 atau pembuatan RAPBDes-nya, Justru kami lebih tahu kondisinya berdasarkan informasi dari teman-teman wartawan dan LSM. Ini kan naif.” tegasnya dihadapan para audien.

Sedangkan salah satu fungsi kami (DPRD Bangkalan red), lanjutnya, selain legislasi dan bugetting, kami juga mempunyai tugas pengawasan, nah fungsi terakhir ini yang mengharuskan kita memiliki data valid dari masing-masing desa.

Dari pernyataan tersebut Mahmudi mengharapkan agar semua desa melaporkan secara berkala kegiata-kegiatan yang sudah maupun yang belum dilaksanakannya melalui DPMD kepada DPRD Bangkalan melalui komisi A.

Kasmu, S.H, Ketua Komisi A mendesak agar pada bulan Mei ini sisa desa yang SPJ nya masih belum selesai, diharapkan agar segera dituntaskan. sehingga Alokasi Dana Desa maupun dana Desa bisa segera dicairkan.

“Pada agenda hearing barusan kami mendesak pada kades melalui camat dan DPMD agar sisa sekitar sepuluh desa yang belum selesai untuk segera dituntaskan pada bulan ini, sehingga ADD maupun DD bisa langsung dicairkan,” pungkas Kasmu saat ditemui selesai agenda hearing.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here