Dana Perimbangan Kabupaten Lebak Menurun, Ini Penyebabnya

Foto: Ketua DPRD Kabupaten Lebak Junaedi Ibnu Jarta (Baju Putih), dan Wakil Bupati Lebak Ade Sumardi (Memakai baju Hitam). Di Gedung DPRD Kabupaten Lebak

LEBAK, Rabu (6 September 2017) suaraindonesia-news.com – Materi pokok rancangan perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 sepenuhnya mengacu pada permendagri Nomor 31 Tahun 2016 tentang pedoman penyusunan APBD tahun 2017 dan tetap memperhatikan amanat yang tertuang dalam kebijakan umum perubahan APBD serta prioritas dan plafond anggaran sementara yang telah disepakati bersama.

Hal tersebut disampaikan Wakil Bupati Lebak H. Ade Sumardi dihadapan 38 orang anggota DPRD Kabupaten Lebak dari  50 Orang Legislator yang hadir dalam Rapat Paripurna III, di Gedung DPRD Kabupaten Lebak, Rabu (06/09).

Wakil Bupati Lebak H. Ade Sumardi mengatakan bahwa besaran rancangan perubahan APBD Tahun ini sebesar Rp 2,7 Trilyun lebih atau bertambah sebesar Rp. 495 Milyar. Menurutnya hal ini terjadi karena peningkatan pendapatan yang diperoleh dari penambahan PAD melalui sektor pajak, hasil pengelolaan kekayaan daerah, pendapatan daerah lainnya yang sah serta bantuan keuangan provinsi sebesar Rp 110 MIlyar yang belum tercatat dalam APBD murni karena penetapan APBD Kabupaten Lebak 2017 mendahului penetapan APBD Provinsi Banten, sehingga dana bantuan tersebut didefinitifkan dan dicatat dalam perubahan APBD.

Disisi lain  pendapatan dari retribusi daerah mengalami penurunan, terutama pada retribusi pengdalian menara telekomunikasi, retribusi parkir serta adanya penghapusan retribusi izin gangguan sesuai amanat Permendagri Nomor 19 Tahun 2017 dan retribusi ijin usaha perikanan. Baca Juga: Otak Pembunuhan Suit Didakwa Pasal Primer Bukan Tunggal

“Pendapatan dari dana perimbangan juga mengalami penurunan akibat dananya koreksi atas Dana Alokasi Umum (DAU) dari Pemerintah Pusat,” Kata Wakil Bupati Lebak Ade Sumardi.

Menanggapai hal tersebut ketua DPRD Kabupaten Lebak, Junaedi Ibnu Jarta meminta komitmen Pemerintah untuk terus meningkatkan penggalian dan pengembangan sumber-sumber pendapatan daerah dengan terus berupaya mengoptimalkan potensi lokal.

“Ini akan kami jadikan sebagai bahan kajian DPRD, kami juga akan terus meminta komitmennya untuk terus menggali potensi-potensi itu, namun tetap berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang belaku” Ujarnya. ( Abdul Kohar )

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here