CBA Minta Presiden Abaikan Usulan Genit Moeldoko Untuk Mengaktifkan Kembali Koopssusgab

Jajang Nurjaman, Kordinator CBA.

LUMAJANG, Jumat (18/5/2018) suaraindonesia-news.com – Terkait kasus teror yang baru-baru ini terjadi, Center for Budget Analysis (CBA) meminta presiden Joko Widodo Agar mengevaluasi lembaga yang bertanggung jawab menangani kasus terorisme. Dalam hal ini, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) serta Badan Intelijen Negara (BIN).

Menurut Koordinator Investigasi Center for Budget Analysis (CBA), Jajang Nurjaman, menjelaskan bahwa evaluasi yang dimaksud adalah penggunaan anggaran terkait penanggulangan aksi terorisme di tiga lembaga di atas.

“Berdasarkan catatan CBA, baik POLRI, BIN, serta BNPT, kurang maksimal dalam menggunakan anggaran yang dimilikinya. Hal ini terlihat dari sebagian besar anggaran yang dimiliki 3 lembaga ini habis untuk pos anggaran tidak produktif, seperti belanja pegawai,” jelasnya kepada media ini, tadi pagi.

Seperti POLRI misalnya, kata Jajang dari total anggaran yang dimiliki pada tahun 2018 ini sebesar Rp 95 triliun, hampir setengahnya yakni sebesar Rp 44,2 triliun habis untuk belanja pegawai.

“Sedangkan terkait penindakan tindak pidana terorisme hanya dianggarkan senilai Rp 435,8 miliar. Ditambah anggaran terkait penanggulangan gangguan keamanan dalam negeri berkeadaan tinggi senilai Rp 3 triliun saja,” paparnya.

Begitu juga dengan BIN, menurut Jajang, dari total anggaran yang dimiliki BIN pada tahun 2018 ini sebesar Rp 5,6 triliun. Dan sebagian besar digunakan untuk biaya dukungan administrasi dan SDM sebesar Rp 3,5 triliun.

“Sisanya digunakan untuk program pengembangan penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan keamanan negara senilai Rp 1,9 triliun. Adapun terkait operasi intelijen dalam negeri dianggarankan senilai Rp 899 miliar, dan operasi kontra intelijen senilai Rp 411,2 miliar,” bebernya.

Terakhir kata Jajang, pada BNPT, dari total angagran yang dimiliki pada tahun 2018 ini sebesar Rp 505,5 miliar.

“Namun anggaran tersebut hanya untuk penanggulangan teroris bidang pencegahan dianggarkan senilai 169 miliar, serta penanggulangan teroris bidang penindakan dianggarkan senilai Rp 122 miliar,” lanjutnya.

Terkait dengan usulan Moeldoko kepada Presiden RI, Joko Widodo, memurut catatan CBA, kata Jajang agar mengaktifkan kembali Komando Operasi Khusus Gabungan (Koopssusgab).

“Menurut kami hal ini tidak diperlukan karena Polisi dan BNPT masih sanggup menangani aksi teror selama ini,” tambahnya.

Menurut Jajang, Presiden itu lebih baik harus memaksimalkan kinerja 3 lembaga ini, yakni dengan evaluasi penggunaan anggarannya selama ini serta memperbaiki regulasi yang masih dianggap lemah.

“Daripada mengikiti usulan genit Moeldoko yang hanya akan menambah beban APBN,” pungkasnya.

Reporter : Achmad Fuad Afdlol
Editor : Panji
Publiser : Imam

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here