Carut Marut Hak Pilih Dalam Pemilu

ZAMRUD KHAN, Pegiat Hukum Pemilu Indonesia Indonesia Vote's For Electoral Integryty

Oleh : Zamrud Khan

Berbicara hak pilih tak akan kunjung usai karena ada pada setiap pesta Demokrasi Indonesia yang dilaksanakan setiap lima tahunan oleh Penyelenggara Pemilu. Pesta Demokrasi tersebut bisa berupa pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, Pemilihan Umum anggota DPR, DPD dan DPRD dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Dari pelaksanaan pesta Demokrasi tersebut diatas posisi rakyat memiliki posisi yang sangat strategis dan menjadi rebutan para pihak peserta pemilu dalam rangka mendulang suaranya agar dapat duduk menjadi Gubernur, Bupati , Walikota, Legislatif dan Presiden sehinggah tak heran jika kita sering mendengar atau diumpamakan bahasa Latinnya bahwa “suara rakyat adalah suara tuhan“ (vox populi vox dei) atau “The voice of the people, the voice of God” oleh karenanya penulis ini ingin menyampaikan bahwa betapun pemilu ini sudah dilaksanakan beberapa kali akan tetapi tetap menyisahkan permasalahan tentang Hak Pilih.

Perlu menjadi catatan bersama bahwa setiap dilaksanakan pemilu tidak heran disetiap basis atau tempat para santri di pondok pesantren menjadi Target utama dalam hal mencari dukungan dari para Calon atau Pengantinnya ikut turun untuk mencari Simpati para Kyai atau Ulama. Oleh karena sedemikian pentingnya hak pilih ini diburu oleh para Pemburu sebab mereka tahu dan menyakini bahwa satu suara menentukan Nasibnya agar bisa duduk atau terpilih, Nah disisi lain perlu ada jaminan terhadap Hak pilih setiap warga negara Indonesia sehinggah mereka dapat memiliki kebebasan dalam menyalurkan hasrat politiknya.

Dalam catatan perjalanan pemilu di indonesia ini tentang pemilih atau hak pilih telah diatur di undang- undang secara khusus dan apabila tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota diatur pada Undang- undang nomor 10 tahun 2016 perubahan kedua atas Undang- undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang- undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur,Bupati, dan walikota menjadi undang- undang adapun tentang pemilu pilleg dan pilpres telah diatur pada undang- undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, jadi sangat jelas sekali bahwa Hak Pilih itu dijamin oleh Undang- undang.

Terhadap kepentingan hak pilih ini maka peran penyelenggara pemilu dalam hal ini adalah KPU dan jajarannya memiliki tugas dan kewajiban menjaga serta memberikan jaminan agar tidak boleh ada warga negara yang memiliki hak pilih akan tetapi tidak dapat memilih atau menyalurkan hasrat politiknya maka, untuk itu peran pengawasan disini ada pada Bawaslu dan jajarannya dalam hal mengawal Terwujudnya Pemilu yang Demokratis.

Kita semua tahu bahwa sekarang ini ada Pilkada serentak dan di tahun 2019 ada pemilihan anggota DPR, DPD dan DPRD serta pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Pada pemilihan nanti atau pemilu tahun depan ini tentu perihal daftar pemilih tetap akan muncul permasalahan dan pendapat ini bukan tidak beralasan akan tetapi mendasarkan kepada fakta – fakta setiap Pilkada ataupun Pemilu Pilleg dan Pilpres yang selalu muncul permasalahan hak pilih.

Dari kejadian rutin lima tahunan ini seharusnya Penyelenggara Pemilu dalam hal ini KPU dan jajarannya termasuk Dispenduk Capil turut ikut ambil bagian sehinggah permasalahan DPT tidak selalu bermasalah dan muncul pada setiap pilkada ataupun pilleg dan pilpres.

Jika kita mau jujur sejak tahun 2003 sampai dengan sekarang pun tidak pernah clear and clean perihal daftar pemilih ini padahal kita tahu bahwa hak memilih dan dipilih merupakan hak asasi manusia dan hak Konstitusional warga negara yang harus dilindungi. Di sisi lain penyusunan DPT adalah prosedur administratif yang tidak boleh menegasikan Hak Substansif warga Negara untuk memilih dalam Pemilu (right to vote) dan dipilih (right to be candidate).

Harapan dari penulis, kedepan semoga saja persoalan DPT tidak berkepanjangan sehinggah Hak Pilih warga negara dalam menyalurkan hasrat Politiknya tidak terhambat oleh karena adanya persyaratan KTP ELEKTRONIK dan kita tahu bahwa proyek KTP ELEKTRONIK menyisahkan permasalahan kasus korupsi yang merugikan keuangan Negara sehinggah juga dapat mempengaruhi kwalitas secara fisik serta pengurusan yang cenderung bahan baku KTP ELEKTRONIKNYA SERING KEHABISAN.

PEGIAT HUKUM PEMILU INDONESIA VOTE’S FOR ELECTRORAL INTEGRYTY : ZAMRUD KHAN

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here