Camat Sapeken Sidak Proyek Pembangunan Jalan Yang Dinilai Menyimpang Dari RAB

Reporter: Suraini

Sapeken, Jum’at 09/09/2016 (suaraIndonesia-news.com) – 
Camat Sapeken Moh. Sahlan, SP.M.S.I dengan tim verifikasi tingkat kecamatan langsung melakukan sidak merespon pengaduan warga masyarakat Desa Pagerungan Besar, Kecamatan Sapeken, Sumenep, Madura, Jawa Timur terkait dengan pelaksanaan proyek pembangunan jalan rabat beton yang dinilai asal jadi, Kamis (8/9).

Pasalnya, belum genap satu bulan disana sini terlihat jelas kondisi jalan sudah mulai rusak akibat kwalitas pekerjaan yang dinilai tidak bertanggung jawab seperti terkelupas, pecah-pecah sehingga membuat warga kecewa kepada tim pelaksana kegiatan (TPK) program DD-ADD tahun anggaran 2016.

Langkah camat dan tim verifikasi disambut positif oleh warga setempat karena berharap camat dapat melihat langsung kondisi pengerjaan jalan yang dinilai telah merugikan warga dan negara.

Burhan (58) tokoh masyarakat sekaligus pengurus LSM KPKS Desa Pagerungan Besar munuturkan memang beberapa hari pihaknya sangat menunggu kehadiran camat agar dapat melihat langsung keadaan pembangunan jalan yang sebenarnya.

“Karena dapat dipastikan warga akan menolak pembangunan jalan apabila tidak sesuai dengan juknis atau RAB dan kepala desa harus bertanggung jawab pintanya,” jelasnya.

Petinggi kecamatan yang terdiri dari anggota polsek, petugas satpol pp kecamatan sapeken, ketua BPD, tokoh pemuda, tokoh masyarakat bersama kepala desa dan sejumlah warga masyarakat ikut serta mendampingi rombongan lansung berjalan kaki menuju TKP sepanjang 662m dari dusun III-V.

Setelah melihat langsung kondisi lapangan, kemudian camat dan rombongan menuju kantor balai desa untuk serap aspirasi terkait banyaknya persoalan yang muncul terutama pelaksanaan proyek jalan rabat beton yang didanai melalui DD-ADD TA 2016, yang dinilai tidak sesuai dengan spek dan RAB yang ada.

Dalam dialog terbuka Camat Sapeken berharap kepada kepala desa sebagai pengguna anggaran desa agar berhati-hati dalam melaksanakan program kegiatan pemprogram kegiatan pembangunan baik inprastruktur maupun pemberdayaan untuk berusaha meminimalisasi tidak terjadi penyimpangan yang berimplikasi kepada proses hukum, karenanya kepala desa harus melibatkan tokoh masyarakat, BPd dan lembaga swadaya masyarakat (LSM).

“Sikap transparansi harus dikedepankan agar tidak menimbulkan sfikulasi yang mengarah kepada komplek herozontal, intinya harus musyawarah untuk mencapai mufakat,” jelas Sahlan.

Dia menambahkan terkait dengan pembangunan jalan kita tidak memungkiri bahwa pelaksanaan pekerjaan proyek jalan ada yang tidak beres, pihaknya tidak akan mentolerir dan bahkan tidak akan menandatangani permohonan pencairan DD-ADD tahap II.

Hosen ketua LSM KPKs untuk Kecamatan Sapeken mempermasalahkan proyek pembangunan jalan yang dianggap menyimpang, itu bukan rabat beton tapi jalan tambal sulam, karena mestinya dikerjakan dari mulai nol persen.

“Selama tidak dipertanggung jawabkan maka kami warga masyarakat akan menolak,” tegasnya.

Hal senada juga disampaikan oleh ketua Bpd Moh. Ayyub yang sangat kecewa kepada tindakan kepala desa yang tidak pernah melibatkan lembaga BPD sebagai mitra kerja pemerintah desa.

“Karenanya kami minta kepada tim pelaksana kegiatan harus betanggung jawab terkait dengan proyek pembangunan jalan yang dinilai tidak sesuai dengan spek dan RAb,” jelasnya.

Dari hasil pantauan suaraindonesia-news.com, suasana dalam dialog terbuka dapat berjalan lancar dan terkendali walaupun sempat memanas dan berjalan alot, tapi warga akhirnya merasa puas dengan jawaban camat yang dianggap tegas dan siap mengakomudir apa yang menjadi keinginan dan aspirasi masyarakat Desa Pagerungan Besar Kecamatan Sapeken Kabupaten Sumenep Madura Jawa Timur.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here