Camat Gido Fasilitasi Polemik Rastra, Ini Hasilnya

Suasana Saat Rapat

NIAS, Minggu (12 November 2017) suaraindonesia-news.com – Pasca disuratinya Bupati Nias, Drs. Sokhiatulo Laoli MM tertanggal 6 November 2017 an. Yafati Ndraha dan serta beberapa masyarakat Desa Nifolo’o Lauru (pelapor) beberapa hari lalu yang diserahkan oleh perwakilan masyarakat Desa Nifolo’o Lauru di Kantor Bagian Administrasi Pemerintahan Desa (Pemdes) terkait adanya masyarakat miskin yang tidak mendapatkan Beras Sejahtera (Rastra) dan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH).

Camat Gido menindaklanjuti surat tersebut dengan memanggil pihak yang bersangkutan.

Pertemuan rapat yang dilaksanakan di Hiliweto Gido, ruang rapat kantor Kecamatan Gido dalam rangka penyatuan pemahaman atas laporan pengaduan masyarakat Desa Nifolo’o Lauru difasilitasi oleh Camat Gido, turut dihadiri Kepala Desa Nifolo’o Lauru, Perangkat Desa, Badan Pemusyawaratan, Tokoh Masyarakat, Pendamping PKH, Pokjanal Rastra Kecamatan Gido serta Tenaga Pendamping Profesional P3MD Sumatera Utara.

Dalam petemuan tersebut,  masyarakat desa menyampaikan beberapa hal yang menjadi pokok permasalahan:

1. Penerimaan bantuan Beras Sejahtera (Rastra) dan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH).
2. Memperlambat pelaksanaan DD dan ADD.
3. Penyimpanan dana APBDes T.A 2017.
4. Pemutusan sepihak pelaksanaan pembangunan.
5. Pemotongan pajak ADD dan DD sebesar 25%.
6. Kesulitan masyarakat berkoordinasi dengan pemerintah desa karena tidak berkantor.

Dari hasil pertemuan tersebut yang difasilitasi Pemerintah Kecamatan, disepakati beberapa hal seperti: Bahwa data penerima Beras Sejahtera (Rastra) dan data penerima Program Keluarga Harapan (PKH) bersumber dari Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Sosial RI.

Menyikapi sulitnya masyarakat berkoordinasi dengan pemerintah desa, Pemerintah Desa Nifolo’o Lauru berkomitmen untuk rutin bertugas dan aktif berkantor di Kantor Desa atau tempat lain yang ditentukan oleh Kepala Desa Nifolo’o Lauru mulai tanggal 13 November 2017.

Pelaksanaan dan realisasi APBDes Nifolo’o Lauru T.A 2017, wajib dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan mekanisme yang berlaku.

Bendahara Umum Desa Nifolo’o Lauru bertanggungjawab untuk menerima, menyimpan, menyetor/membayar, menatausahakan serta mempertanggungjawabkan penerimaan dan pengeluaran APBDes Nifolo’o Lauru T.A 2017.

Pemerintah Desa Nifolo’o Lauru berkewajiban untuk merealisasikan pemungutan penghasilan dan pajak lainnya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan menyetorkan pungutan pajak tersebut ke Rekening Kas Negara dan Daerah. (Al/Jie)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here